INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, melakukan kunjungan ke lokasi calon Sekolah Rakyat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), yang merupakan transformasi dari bangunan bekas Hotel Katingan.
Ia menyebut inisiatif ini sebagai bentuk kreativitas dan inovasi luar biasa dari pemerintah daerah.
Qodari menyampaikan kekagumannya atas upaya Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memanfaatkan aset yang ada menjadi fasilitas pendidikan.
Menurutnya, penggunaan hotel sebagai sekolah rakyat merupakan langkah cerdas agar program pendidikan nasional lebih dekat dengan masyarakat.
“Ini menarik karena transformasi dari hotel menjadi sekolah menunjukkan kreativitas. Pemda berhasil mengoptimalkan aset untuk program nasional,” kata Qodari kepada wartawan saat meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Eks Hotel Katingan, Rabu (31/7/2025).
Ia menuturkan bahwa proses renovasi sudah berjalan signifikan. Sebagian besar ruangan telah ditata ulang sesuai kebutuhan sekolah.
“Kamar-kamar hotel yang dulu ada kini telah disulap jadi ruang belajar. Saya juga sudah lihat laboratorium, ruang kelas, rumah makan, hingga dapur. Semuanya lengkap,” ungkapnya.
Qodari juga menyoroti progres pekerjaan fisik yang berlangsung cepat. Ia menyebut saat ini para pekerja menjalankan sistem kerja 24 jam, sementara kebutuhan furnitur juga hampir rampung.
“Furniture sudah 80 persen ada di lokasi, sisanya dalam perjalanan. Jadi kita optimis ini bisa segera berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan tempat Sekolah Rakyat ini bersifat sementara sebelum dibangun versi permanennya. Ia meninjau pula lahan calon lokasi sekolah permanen yang direncanakan akan mulai dibangun tahun depan.
Meski belum mendalami aspek teknis lahan, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah memperhatikan kualifikasi lahan sesuai ketentuan Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. “Kita dorong Pemda serius mencermati persyaratan agar tidak ada hambatan di kemudian hari,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa waktu pembangunan sekolah sangat terbatas, mengingat Oktober sudah dekat. Maka dari itu, semua dokumen dan persyaratan lahan harus segera difinalisasi untuk menghindari penundaan.
“Saya kira semua pihak, baik Kemensos maupun PUPR, ingin menghindari ruang ketidakpastian. Sekolah rakyat ini harus segera hadir dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Andrian