Barito Utara Tegaskan Komitmen Transparansi di Rakor PPID Kalteng
Intim News
30 Oktober 2025 19:18
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Barito Utara, HM Ikhsan, menegaskan pentingnya keterlibatan daerah dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalimantan Tengah.
Rapat yang digelar di Aula Jayang Tingang, lantai I Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/10/2025), menjadi ajang pertukaran pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan informasi publik di era digital.
Ikhsan menyebut, kehadiran Diskominfosandi Barito Utara bukan sekadar formalitas. Ia menekankan, partisipasi aktif daerah menjadi tolok ukur komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan PPID di Barito Utara. Rakor ini sarana penting untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama menghadapi tantangan pengelolaan informasi,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan.
Lebih jauh, Ikhsan menyoroti peran keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari good governance. Menurutnya, layanan yang transparan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia menambahkan, hasil Rakor diharapkan segera diimplementasikan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. “Partisipasi publik akan meningkat ketika informasi tersedia dengan cepat, akurat, dan mudah diakses,” katanya.
Rakor ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, yang dibuka resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden.
Acara dihadiri PPID utama dan pelaksana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. Selain itu, perwakilan kabupaten dan kota se-Kalteng juga ikut serta, menandai skala koordinasi yang luas.
Dalam sambutannya, Plh Sekda Herson B. Aden menekankan bahwa pengelolaan informasi publik harus disesuaikan dengan tantangan era digital. Infrastruktur yang memadai menjadi syarat utama agar layanan informasi dapat optimal.
“Informasi harus dikelola dengan baik dan benar, didukung fasilitas yang memadai, baik dalam penyediaan layanan informasi maupun perlindungan dan keamanan data,” jelas Herson di depan peserta Rakor.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi ciri negara demokratis dan merupakan kunci tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Herson menyoroti perlunya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai koordinasi intensif dapat meminimalkan hambatan dalam pengelolaan informasi sekaligus meningkatkan efektivitas layanan PPID.
Beberapa peserta Rakor menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Diskusi berlangsung interaktif dengan pertukaran praktik terbaik antar daerah.
Ikhsan menambahkan bahwa Barito Utara siap menindaklanjuti rekomendasi Rakor. Salah satunya, penguatan kapasitas SDM PPID dan penyempurnaan prosedur layanan informasi publik agar lebih responsif.
Acara ditutup dengan kesepakatan bersama untuk meningkatkan koordinasi dan membangun mekanisme evaluasi berkala, sebagai langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
