Barito Utara Siapkan Efisiensi Anggaran 2026
Intim News
1 Oktober 2025 20:42
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara diproyeksikan menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan pada Tahun Anggaran 2026. 29 November 2025
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, mengungkapkan kondisi ini saat membuka Simposium di Balai Antang Muara Teweh, menyebutkan besaran dana transfer turun drastis dari Rp1,7 triliun menjadi Rp490 miliar.
“Walaupun APBD kita diperkirakan tetap di Rp1,8 triliun, angka ini jauh berbeda dibanding APBD tahun ini yang mencapai Rp3,6 triliun setelah perubahan,” ujar Muhlis.
Penurunan dana transfer ini menyebabkan Pemkab Barito Utara diproyeksikan mengalami kekurangan anggaran sebesar lebih dari Rp1,8 triliun.
Akibatnya, pemerintah daerah harus segera melakukan efisiensi anggaran besar-besaran agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal.
Sekda Muhlis menekankan bahwa penurunan dana transfer ini bukan karena pengelolaan daerah yang buruk, tetapi dipicu oleh faktor eksternal, yakni menurunnya hasil produksi batu bara di Barito Utara.
“Penerimaan dana transfer daerah sangat dipengaruhi oleh hasil produksi batu bara. Saat ini, pendapatan dana bagi hasil dari sektor minerba mengalami penurunan signifikan,” jelasnya.
DPRD Barito Utara menanggapi kondisi ini dengan mendorong pemda untuk merancang langkah-langkah strategis, termasuk efisiensi belanja rutin dan prioritas program pembangunan.
Pemkab akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pos anggaran, mulai dari belanja pegawai, belanja modal, hingga subsidi dan hibah, untuk menyesuaikan APBD 2026.
Muhlis menambahkan, koordinasi intensif dengan seluruh OPD menjadi kunci agar penghematan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik dan proyek pembangunan yang telah berjalan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong inovasi sumber pendapatan baru, seperti optimalisasi PAD, kerja sama dengan sektor swasta, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan selain batu bara.
Sekda memastikan efisiensi anggaran 2026 dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat tetap dapat merasakan pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah daerah juga berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyesuaian program dan kegiatan, agar ada pemahaman mengenai kondisi fiskal yang menantang.
DPRD Barito Utara menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi APBD 2026 agar efisiensi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekosongan program prioritas.
Dengan langkah efisiensi yang tepat, Pemkab Barito Utara berharap pembangunan tetap berlanjut, pelayanan publik terjaga, dan ekonomi lokal tetap stabil meski menghadapi tekanan fiskal yang berat.
(SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
