APBD 2026 Turun Tajam, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Kalteng
Intim News
12 Januari 2026 18:00
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Pemerintah provinsi pun mengerucutkan arah pembangunan dengan memprioritaskan sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik menunjukkan nilai APBD 2026 turun 34,71 persen. Dari Rp 8,3 triliun pada 2025, anggaran menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengatakan situasi tersebut menuntut penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Belanja harus benar-benar difokuskan pada kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Leonard usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Palangka Raya, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut dia, pemerintah daerah akan menyesuaikan program pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Belanja rutin dan kegiatan nonprioritas dikurangi untuk memberi ruang pada sektor strategis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Ketiga sektor ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain melakukan penghematan, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas fiskal.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam menghadapi penurunan anggaran.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah efisiensi pada belanja perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. “Pengeluaran yang tidak mendesak harus ditekan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota didorong menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Sumber tersebut antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
Edy juga menekankan pentingnya menggerakkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha. Menurut dia, kinerja BUMD perlu diperkuat agar mampu menopang keberlanjutan fiskal daerah.
Selain itu, sinergi dengan program pemerintah pusat dinilai penting untuk menjaga arah pembangunan tetap selaras. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pelaksanaan program nasional di tingkat lokal.
Ia menambahkan percepatan penyerapan anggaran juga menjadi kunci dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. “Belanja pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
