INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari kewajiban plasma 20 persen dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan kontribusi bagi daerah.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kotim, Marudin, mengatakan pihaknya akan mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tata kelola plasma sawit melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Menurut Marudin, persoalan plasma tidak cukup hanya dilihat dari pemenuhan kewajiban perusahaan. Pengelolaan hasil ekonominya juga perlu mendapat perhatian agar perputaran uang dari perkebunan sawit dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Kotim.
“Bagaimana itu diterbitkan sebuah regulasi agar ketika plasma 20 persen itu memang berputar di daerah, asli masyarakat administrasi Kotim, maka insyaallah Kotim akan menjadi sejahtera,” kata Marudin.
Ia mencontohkan potensi ekonomi dari pengelolaan plasma sawit yang nilainya cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perputaran penghasilan plasma 20 persen di salah satu daerah bahkan disebut dapat mencapai sekitar Rp1 triliun dalam satu bulan.
Namun, menurutnya, tidak seluruh perputaran uang tersebut dinikmati oleh daerah asal plasma. Sebagian penerima plasma disebut berdomisili di luar Kotim sehingga manfaat ekonominya justru mengalir ke kabupaten lain, luar provinsi, hingga luar Pulau Kalimantan.
“Perputaran uang tersebut tidak berputar di kabupaten itu, hanya berpusat kurang lebih sekitar 10 persen saja. Sisanya di kabupaten lain, termasuk di luar provinsi dan di luar Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan PKB mendorong adanya aturan khusus. Marudin berharap regulasi yang disusun nantinya dapat memperkuat tata kelola plasma sekaligus mendorong agar manfaat ekonominya lebih banyak berputar di wilayah Kotim.
Ia menjelaskan, usulan Raperda tentang plasma sawit telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Meski demikian, pembahasannya masih harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penentuan skala prioritas dan harmonisasi dengan peraturan di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kalau memang dari provinsi, dari pusat turun, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, maka itu akan didorong untuk dilakukan menjadi sebuah rancangan peraturan daerah dan dibahas nanti di perda,” katanya.
Marudin menegaskan, usulan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi peraturan daerah. Karena itu, diperlukan kajian serta pembahasan lebih lanjut agar aturan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Ia berharap, apabila Raperda tersebut nantinya disahkan, pengelolaan plasma sawit di Kotim tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan perputaran uang di daerah.
Penulis: Nardi
Editor: Andrian