INTIMNWES.COM, MUARA TEWEH – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Barito Utara untuk mengaktifkan kembali Terminal Pasar Bebas Banjir (PBB) mendapat respons positif dari DPRD setempat. Terminal ini dirancang menjadi titik kumpul bus jemputan karyawan tambang, langkah yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di pusat kota Muara Teweh.
Anggota Komisi I DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyatakan dukungan penuh atas inisiatif Dishub. Menurutnya, pengaktifan Terminal PBB merupakan solusi tepat untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan meningkatkan keselamatan di jalan.
“Bus-bus tambang yang selama ini memasuki pusat kota kerap menimbulkan kemacetan dan risiko kecelakaan. Dengan mengalihkan titik kumpul ke Terminal PBB, situasi lalu lintas akan jauh lebih teratur dan nyaman bagi warga,” ujar Patih Herman pada Rabu, 4 Juni 2025.
Patih Herman juga menilai sinergi antarinstansi dalam rencana ini sangat positif. Dishub yang bekerja sama dengan BPKA Bidang Aset, Dinas PUPR, dan Satlantas Polres diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan terminal yang optimal.
“Keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar pengaktifan Terminal PBB berjalan lancar dan memberi manfaat nyata. Ini bukan hanya soal tempat berhenti, tapi juga tentang keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga meminta perhatian serius pada kendaraan berat, khususnya truk angkutan tambang dan truk pengangkut pasir. Mereka yang sering melintas di jalan protokol dengan kondisi kendaraan kotor dinilai berpotensi merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lain.
“Kami mendorong Dishub dan instansi terkait melakukan penertiban kendaraan berat yang membawa material tanah dan lumpur. Jangan hanya fokus pada bus saja, tapi keseluruhan armada tambang harus tertib agar jalan tetap aman,” tegas Patih.
Kepala Dishub Barito Utara, Mihrab Buanapati, menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan infrastruktur di Terminal PBB. Selain itu, pengaturan teknis operasional juga sedang dirancang agar terminal dapat segera difungsikan secara maksimal.
“Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, Terminal PBB bisa menjadi pusat pengaturan transportasi yang efektif. Semua persiapan kami harapkan selesai dalam waktu dekat,” ungkap Mihrab.
Ia pun berharap perusahaan tambang bisa berkontribusi dalam mendukung pengalihan titik kumpul bus ini. Kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Terminal yang tertata akan memberi dampak positif bukan hanya bagi pengguna jalan, tapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga Muara Teweh,” tambah Mihrab.
Patih Herman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini. Kesadaran dan kepatuhan bersama menjadi faktor penting agar terminal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kebersamaan menjaga ketertiban dan keamanan di jalan,” ujarnya.
DPRD juga berjanji akan terus memantau pelaksanaan pengaktifan Terminal PBB. Bila perlu, mereka akan menggelar forum konsultasi publik agar aspirasi masyarakat tetap terserap dan ditindaklanjuti.
“Sarana transportasi yang tertib dan aman adalah hak bersama. DPRD akan memastikan pemerintah dan instansi terkait menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Patih.
Diharapkan dengan adanya Terminal PBB yang aktif, transportasi di Muara Teweh semakin rapi dan profesional. Ini sejalan dengan visi Barito Utara sebagai daerah yang nyaman dan berkembang.
Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta, langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan mobilitas di kota dan memberi manfaat jangka panjang.
Akhirnya, pengaktifan Terminal PBB bukan hanya sekadar solusi teknis, tapi juga wujud komitmen menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di Barito Utara. (Shp/Maulana Kawit)