Tak Ingin Konflik Terulang, DPRD Kotim Tekankan Pentingnya Realisasi Plasma

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Seto Hadi, mendesak pemerintah daerah bersama perusahaan perkebunan untuk mempercepat realisasi kebun plasma bagi masyarakat. Ia khawatir keterlambatan proses tersebut bisa kembali memicu keresahan warga di sekitar area perkebunan.

“Plasma itu harus cepat direalisasikan. Ini sebenarnya tinggal kebijakan Bupati dan perusahaan bagaimana agar bisa segera berjalan,” kata Seto Hadi, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, masyarakat sudah lama menunggu janji kebun plasma yang menjadi bagian dari kerja sama antara perusahaan dan warga sekitar. Jika tidak segera direalisasikan, dikhawatirkan masalah ini akan menimbulkan aksi protes baru.

“Kalau terus dibiarkan tanpa kejelasan, masyarakat bisa kehilangan kesabaran. Pemerintah harus hadir mencarikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Baca Juga:

Lambatnya Listrik Pulau Hanaut, DPRD Kotim Desak PLN Cepat Realisasikan Janji

Seto juga menyoroti lahan yang disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menyarankan agar lahan itu dapat dikelola oleh masyarakat atau koperasi yang sebelumnya sudah bermitra dengan perusahaan.

“Daripada dikelola Agrinas atau KSO, lebih baik diserahkan ke masyarakat atau koperasi yang sudah terbiasa bekerja di sana. Mereka lebih tahu kondisi lapangan,” tegasnya.

Selain itu, Seto memberi opsi lain agar lahan tersebut bisa juga dikelola oleh pemerintah desa atau koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih. Ia menilai, pola pengelolaan berbasis wilayah akan lebih efektif dan cepat terealisasi.

Baca Juga:

DPRD Kotim Geram, Proyek Listrik Desa Tertahan Gara-gara Lambannya Izin Perusahaan

“Kalau diserahkan ke desa atau koperasi lokal juga bisa, tinggal diatur saja. Intinya supaya plasma untuk masyarakat bisa segera jalan,” ucapnya.

Seto menekankan pentingnya pengaturan di tingkat kecamatan atau desa agar pembagian plasma 20 persen bagi masyarakat bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kalau diatur per wilayah, akan lebih mudah dikontrol dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Baca Juga:

PT BGA Siap Terbitkan Izin Melintas untuk Pembangunan Listrik PLN ke Desa Selucing

Ia berharap pemerintah daerah segera memediasi semua pihak terkait, agar persoalan plasma ini tidak terus berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. (Umo/Maulana Kawit)