Tagihan Rp577 Juta Proyek Drainase Sampit Dipersoalkan, Pengusaha Alat Berat Lapor Polisi
Intim News
10 November 2026 14:46
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Persoalan pembayaran dalam proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), berujung pada pengaduan ke kepolisian. Seorang pengusaha penyedia alat berat dan material, Donny Damara, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan setelah mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp577,28 juta.
Nilai tersebut merupakan akumulasi modal kerja, biaya sewa excavator, serta pengadaan tanah timbunan yang menurut Donny telah disalurkan untuk mendukung pelaksanaan proyek pengendalian banjir tersebut.
Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu memiliki pagu anggaran sekitar Rp18,22 miliar. Kegiatan tersebut ditujukan untuk penanganan banjir di kawasan strategis perkotaan Sampit. Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Loeh Raya Perkasa.
Donny menyampaikan pengaduan secara resmi melalui surat tertanggal 19 Oktober 2026. Dalam laporan itu, ia meminta aparat kepolisian menelusuri dugaan tindak pidana yang menurutnya berkaitan dengan kerja sama penyediaan modal, alat berat, dan material proyek.
Kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), Donny mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali berupaya meminta penyelesaian pembayaran. Namun, hingga kini ia mengaku belum memperoleh kepastian.
“Modal sudah masuk, alat sudah kerja, tanah urug juga sudah selesai dikirim. Tapi sampai hari ini hak saya belum dibayar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komunikasi awal mengenai kerja sama tersebut berlangsung pada 18 Juni 2026 di lokasi proyek. Dalam pertemuan itu, Donny mengaku bertemu dengan dua orang yang disebutnya berkaitan dengan PT Loeh Raya Perkasa, masing-masing berinisial RFD yang disebut sebagai direktur dan MS alias Y yang disebut sebagai pengurus lapangan.
Menurut Donny, dalam pertemuan tersebut ditawarkan skema kerja sama permodalan dengan keuntungan yang dijanjikan berasal dari pencairan termin proyek. Ia kemudian menyetujui kerja sama tersebut dan mulai mengucurkan dana.
Pada 29 Juni 2026, Donny mentransfer Rp100 juta untuk pembelian cor beton. Pengiriman dana kembali dilakukan pada 2 Juli 2026 sebesar Rp50 juta. Dengan demikian, total modal yang telah disetorkan mencapai Rp150 juta.
Selain penyertaan modal, Donny juga menyediakan satu unit excavator Hitachi PC 210 Long Arm. Alat berat tersebut didatangkan ke lokasi proyek pada 4 Juli 2026 berdasarkan surat perintah kerja (SPK).
Nilai sewa excavator disepakati sebesar Rp55 juta untuk masa kerja 15 hari atau 100 jam meter (HM). Biaya tersebut ditambah mobilisasi sebesar Rp4 juta, sehingga total tagihan penyewaan alat mencapai Rp59 juta.
Keterlibatan Donny berlanjut pada pekerjaan pengadaan tanah timbunan. Dalam periode 6–17 Juli 2026, ia mengklaim telah memasok sebanyak 594 rit tanah urug dengan harga Rp620 ribu per rit. Dari pekerjaan tersebut, nilai tagihan yang dihitung mencapai Rp368,28 juta.
Jika seluruh komponen dihitung, nilai yang dipersoalkan Donny terdiri atas modal kerja Rp150 juta, sewa excavator dan mobilisasi Rp59 juta, serta pengadaan tanah timbunan Rp368,28 juta. Totalnya mencapai Rp577,28 juta.
Donny menyebut alasan yang disampaikan kepadanya terkait belum dibayarkannya tagihan tersebut adalah menunggu pencairan termin proyek. Namun, ia mengaku belum menerima pembayaran hingga pengaduan disampaikan kepada kepolisian.
Untuk mendukung pengaduannya, Donny mengaku memiliki sejumlah dokumen dan bukti, antara lain bukti transfer, SPK penyewaan alat berat, rekapitulasi serta surat jalan pengiriman tanah, foto excavator di lokasi pekerjaan, percakapan WhatsApp, hingga rekaman pembicaraan.
Ia berharap kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam kronologi, menelusuri aliran dana, serta memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disalurkan ke lokasi proyek. (**)
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
