Intim News

Tag: Kemiskinan

  • Kisah Haru Anak di Kapuas: Kerja Serabutan Demi Bisa Sekolah Lagi

    Kisah Haru Anak di Kapuas: Kerja Serabutan Demi Bisa Sekolah Lagi

    INTIMNEWS.COM, KAPUAS – Kisah seorang anak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyita perhatian masyarakat usai video perjuangannya untuk tetap bersekolah viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah akun Instagram @ceni_fernando24 pada Jumat, 29 Mei 2026, terlihat seorang anak tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana di kawasan Jalan Kapuas Seberang, Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir.

    Kondisi rumah berdinding kalsiboard itu memperlihatkan kehidupan keluarga yang serba terbatas. Sang ayah diketahui bekerja serabutan dengan memotong rumput menggunakan parang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, anak tersebut tetap memiliki semangat besar untuk melanjutkan pendidikan. Dalam video juga ditampilkan transkrip nilai rapornya saat masih bersekolah di SMP Negeri 2 Kapuas pada 2025 lalu.

    Nilai rata-rata rapornya mencapai 80,53. Namun, keinginannya untuk melanjutkan sekolah harus tertunda karena keterbatasan biaya.

    Narasi dalam video menyebutkan bahwa anak tersebut kini bekerja serabutan sambil berusaha mengumpulkan biaya agar bisa kembali bersekolah tahun ini.

    “Ini ada salah satu anak bangsa yang juga pengen sekolah karena keterbatasan ekonomi akhirnya tidak bisa sekolah dan kerja serabutan untuk bisa bertahan dan dia mencari biaya untuk bisa sekolah tahun ini,” ujar pria dalam video tersebut.

    Video itu juga berisi permohonan bantuan kepada pemerintah dan pihak terkait agar anak tersebut mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan.

    “Mohon bapak bisa tanggapi video ini dan disorot,” lanjut narasi dalam unggahan tersebut.

    Kisah itu pun menuai simpati dari warganet. Banyak yang merasa tersentuh melihat semangat anak tersebut yang tetap ingin sekolah meski hidup dalam keterbatasan.

    Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa masih ada anak-anak di daerah yang harus berjuang keras demi mendapatkan akses pendidikan yang layak.

    Editor: Andrian

  • Pemkab Seruyan Harus Serius Tangani Kemiskinan dan Gizi Buruk

    Pemkab Seruyan Harus Serius Tangani Kemiskinan dan Gizi Buruk

    INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui dinas terkaitnya diminta agar bekerja dengan maksimal dalam mengentaskan kemiskinan rawan rawan gizi dan kesehatan.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rudi Hartono meminta kepada dinas terkait agar bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan keluarga miskin rawan gizi.

    “Salah satu yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses yaitu berkaitan dengan bidang kesehatan, penanggulangan keluarga miskin rawan gizi dan kesehatan,” kata Rudi Hartono, Jumat 21 Juli 2023.

    Dia menyebut, persoalan stunting atau pertumbuhan tidak maksimal pada anak sebagai akibat dari gizi buruk, salah satunya dialami oleh keluarga miskin.

    “Dengan diperhatikannya keluarga miskin ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan rawan gizi ini. Karena salah satu faktor yang membuat asupan gizi itu tidak terpenuhi,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Seruyan melalui kepada dinas terkait agar dapat menanggapi secara serius terkait persoalan gizi buruk yang berada di Kabupaten Seruyan khususnya di Dapil II yang meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Selukuk dan Hanau.

    Penulis: Ahmad Syafrudin
    Editor: Andrian

  • Dewan Minta Pemkab Seruyan Tanggulangi Kemiskinan dan Gizi Buruk

    Dewan Minta Pemkab Seruyan Tanggulangi Kemiskinan dan Gizi Buruk

    INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui dinas terkaitnya bekerja dengan maksimal dalam mengentaskan kemiskinan rawan rawan gizi dan kesehatan.

    Anggota DPRD Rudi Hartono meminta dinas terkait agar bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan keluarga miskin rawan gizi.

    “Salah satu yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses yaitu berkaitan dengan bidang kesehatan, penanggulangan keluarga miskin rawan gizi dan kesehatan,” kata Rudi Hartono, Selasa 21 Maret 2023.

    Dia menyebut, persoalan stunting atau pertumbuhan tidak maksimal pada anak sebagai akibat dari gizi buruk, salah satunya dialami oleh keluarga miskin.

    “Dengan diperhatikannya keluarga miskin ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan rawan gizi ini. Karena salah satu faktor yang membuat asupan gizi itu tidak terpenuhi,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Seruyan melalui kepada dinas terkait agar dapat menanggapi secara serius terkait persoalan gizi buruk yang berada di Kabupaten Seruyan khususnya di Dapil II yang meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Selukuk dan Hanau. (AS)

    Editor: Irga Fachreza

  • Begini Upaya Pemkot Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Palangka Raya

    Begini Upaya Pemkot Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Palangka Raya

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menangani persoalan stunting adan kemiskinan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar roadshow.

    Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bappedalitbang Kota Palangka Raya Frans Sunyoto mengatakan, saat Roadshow masing-masing daerah akan menyampaikan program yang ada di daerah. Selain itu, kata dia, daerah juga akan memaparkan upaya yang akan dilakukan.

    “Jadi masing-masing daerah menyampaikan program kegiatannya yaitu, jadi upaya yang dilakukan pemerintah entah itu nanti akan diberikan berupa bantuan pangan, bantuan tunai, dan bantuan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya saat ditemui awak media, di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Rabu, 8 Maret 2023.

    Frans mengatakan, secara garis besar kemiskinan diartikan dalam dua kategori yaitu, miskin dan sangat miskin sekali. Untuk kemiskinan ekstrem ini pendapatanya sekitar sepuluh ribu per hari, sehingga rata-rata per bulan adalah untuk kemiskinan ekstrem pendapatannya kurang dari tiga ratus ribu per bulan.

    “Jadi pemberdayaan masyarakat ini meliputi pelatihan keterampilan baik itu yang dilaksanakan Disnaker, Dinas Pertanian, Lintas OPD, Dinas Perikanan dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Kemudian Frans menyampaikan, untuk stunting upaya yang dilakukan lintas perangkat daerah. Tidak hanya Dinas Kesehatan, karena dari Dinas Kesehatan upaya yang dilakukan hanya 30 persen dalam rangka percepatan penurunan Stunting dan 70 persen nya ada di lintas perangkat daerah, baik itu PU, PERKIM, Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain. (**)

    Editor: Irga Fachreza

  • Bappedalitbang Optimis Pengentasan Kemiskinan di Kalteng akan Capai Target

    Bappedalitbang Optimis Pengentasan Kemiskinan di Kalteng akan Capai Target

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dalam rangka mencapai visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021-2026, Pemprov Kalteng melalui Bappedalitbang menyelenggarakan kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022.

    Misi yang menjadi acuan adalah, pertama “Mempercepat pambangunan ekonomi yang Produktif, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan” serta yang kedua “Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global”. Selain itu kegiatan Asistensi Teknis tersebut juga mengacu pada tujuan ke-3 RPJMD yakni meningkatkan tingkat kondusifitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.

    Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. H. Kaspinor, SE. M.Si menjelakan bahwa kegiatan Asistensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada setiap daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

    “Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan yang tepat fungsi dan sasaran,” jelasnya.

    “Serta yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD), penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD),” sambung Kaspinor menjelaskan.

    Selain itu, Kaspinor menyebut bahwa saat ini Kalteng memiiki potensi SDA dan juga kondisi investasi yang baik.

    “Asistensi Teknis Penyusunan RPKD ini tentunya juga melihat potensi dari masing-masing daerah, baik itu perkebunan, pertambangan termasuk juga di bidang kemaritiman. Ini merupakan potensi-potensi besar, yang diharapkan dari sini kita sinergikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” sebutnya.

    Ia mengatakan bahwa kolaborasi kebijakan pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan Pemprov Kalteng dengan setiap daerah yang ada. “Dari Asistensi ini diharapkan kita punya pemahaman yang sama, dari tingkat bawah hingga di tingkat pengambil keputusan,” tuturnya.

    Target angka kemiskinan yang akan dicapai Pemprov Kalteng di tahun 2026 adalah 4,36%. Sementara kondisi di tahun ini adalah 5,16%. “Jika kita konversikan dengan jumlah penduduk yang ada, kondisi saat ini sama dengan 139.431 jiwa. Sedangkan target kita di tahun 2026 nanti kita harapkan capaiannya adalah 117.814 jiwa. Bahkan, Insyaallah kita optimis bisa melampaui itu,” terang Kaspinor.

    Kaspinor menjelaskan bahwa dengan iklim investasi yang ada sekarang ini diharap bisa melampaui dari target di 2026. “Investasi di Kalteng terus membaik dari tahun ke tahun, bahkan melampaui target 105%. Artinya kepercayaan orang untuk investasi di Kalteng sangat baik. Sehingga dari itu semua bisa tumbuh suasana perekonomian yang baik termasuk nanti penyerapan tenaga kerja lokal,” bebernya.

    Kedepan, lanjut Kaspinor, adalah tentang bagaimana mempersiapkan tenaga kerja dengan skill yang tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri di Kalteng.

    “Kebijakan kita kedepan adalah bagaimana kita bisa membuka ruang kedepan untuk masyarakat yang sudah memiliki kapasitas tadi untuk bisa mendapat akses ke dunia kerja yang ada di Kalteng,” tukas Kaspinor.

    Kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan RPKD tersebut diikuti oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, serta sebagai narasumber adalah Pejabat dari Unit Advokasi Pemerintah Daerah TNP2K Setwapres RI. Dalam pembukaannya, turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi membuka secara resmi.

    Kegiatan Asistensi tersebut dilaksanakan dua hari hingga 25 Mei 2022, di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

    Editor: Andrian

  • Duh, Covid Akibatkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kobar Naik

    Duh, Covid Akibatkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kobar Naik

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dinas Sosial (Dinsos) Kotawaringin Barat (Kobar) menyebut pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan dua tahun telah menyebabkan kenaikan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan.

    Kondisi itu menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah daerah untuk meresponnya.

    “Kalau kita lihat di Kobar sendiri kemiskinan kita sudah meningkat yang terjadi sudah mencapai 39.186 jiwa ini sejarah di Kobar, dan itu baru terhitung sejak Desember 2020, ada kemungkinan kalau data 2021 keluar angka kemiskinan akan bertambah lagi,” kata Kadinsos Kobar Achmad Yadi melalui Sekretaris Dinsos Sanitro, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu 29 September 2021.

    Dia mengatakan, dalam merespon kondisi Covid-19 pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja. Namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak.

    Lanjutnya, pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa buruknya. Pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat, tetapi dampak untuk lapisan bawah lebih berat.

    “Sebab banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa akibat wabah tersebut. Sehingga menyebabkan dampak yang besar terhadap ekonomi sehari-hari,” terang Sanitro.

    Untuk itu, Dinas Sosial Kotawaringin Barat melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan.

    Maka respon yang selanjutnya dilakukan oleh adalah social protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak.

    Di mana menurutnya, ada 11.805 RUTA, 39.186 JIWA, dan 12.744 KK data ini berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2020.

    Sanitro mengatakan, saat ini pemerintah daerah terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

    Hal itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.

    Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah daerah.

    “Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 ini,” terang Sanitro.

    “Berbagai program pemerintah daerah khususnya perlindungan sosial dan insentif dibidang UMKM, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran,” kata Sanitro.

    Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing di tahun-tahun berikutnya. (Yusro)

  • Angka Kemiskinan di Kalteng Naik

    Angka Kemiskinan di Kalteng Naik

    SAMPIT – Menurut rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur (Kotim). Wilayah perkotaan terjadi penambahan orang miskin sebanyak 4,3 ribu orang, sedangkan di perdesaan terjadi penurunan orang miskin sebanyak 2,6 ribu orang.

    Pada bulan Maret 2020 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 132,94 ribu orang atau bertambah sebanyak 1,69 ribu orang dibandingkan dengan September 2019 yang mencapai 131,24 ribu orang.

    Mengutip dari rilis tersebut, Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 4,28 persen naik menjadi 4,62 persen pada Maret 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada September 2019 sebesar 5,17 persen turun menjadi 4,96 persen pada Maret 2020.

    Dalam pembentukan Garis Kemiskinan (GK), GK makanan memiliki andil sebesar 78,86 persen. Tiga jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Sementara itu di perdesaan yang paling berperan adalah beras, rokok kretek filter dan gula pasir.

    Kemiskinan di Kalimantan Tengah, secara umum selama periode Maret 2014 – Maret 2020, mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin Kalimantan Tengah menurun cukup nyata dari 146,32 ribu orang di Maret 2014, menjadi 132,94 ribu orang pada Maret 2020. Penurunan persentase kemiskinan terjadi dari 6,03 persen menjadi 4,82 persen.

    Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2019–Maret 2020 Meski terjadi penambahan penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2019, namun banyaknya orang miskin pada Maret 2020 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2019.

    Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2020 mencapai 132,94 ribu orang (4,82 persen) atau berkurang 1,65 ribu orang (-1,23 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang berjumlah 134,59 orang (4,98 persen).

    Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 2,72 ribu orang (5,6 persen) dari 48,56 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 51,28 ribu orang pada Maret 2020.

    Sedangkan orang miskin di daerah perdesaan berkurang 4,37 ribu orang (5,08 persen) dari 86,04 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 81,66 ribu orang pada Maret 2020. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di perkotaan karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama Maret 2019 hingga Maret 2020.

    Jika dibandingkan dengan September 2019, penurunan penduduk miskin terjadi di daerah perdesaan baik jumlah maupun persentasenya. Sementara itu, persentase kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan dari 4,28 persen menjadi 4,62 persen atau naik sebanyak 0,34 persen poin.

    Sedangkan di perdesaan turun dari 5,17 persen menjadi 4,96 persen atau menurun sebanyak 0,20 persen poin. Dengan demikian progres berkurangnya penduduk miskin yang dilihat berdasarkan tipe wilayahnya dapat dikatakan penduduk miskin di perkotaan bertambah sedangkan di daerah perdesaan justru berkurang.
    (jimmy)

error: Content is protected !!