INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendorong masyarakat agar lebih berani dan aktif menyampaikan keluhan maupun aspirasi terkait pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Upaya ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kabupaten Barito Utara, H. Mochammad Ikhsan, menegaskan bahwa SP4N LAPOR! merupakan saluran resmi yang terintegrasi secara nasional untuk menampung pengaduan masyarakat. Sistem ini dirancang agar mudah diakses serta memberikan rasa aman bagi pelapor.
Menurut Ikhsan, kehadiran SP4N LAPOR! tidak hanya berfungsi sebagai media pengaduan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik, maupun laporan secara langsung kepada instansi terkait.
“Kami ingin membangun komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku agar ada tindak lanjut yang jelas dan terukur,” ujar Ikhsan di Muara Teweh.
Ia menjelaskan, SP4N LAPOR! memiliki sejumlah fitur unggulan, antara lain jaminan anonimitas pelapor, kerahasiaan isi laporan, serta Tracking ID yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan penanganan aduan secara transparan.
Ikhsan menambahkan, transparansi dalam penanganan pengaduan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, setiap laporan yang diterima akan diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.
Untuk mempermudah akses, Pemkab Barito Utara menyediakan berbagai kanal penggunaan SP4N LAPOR!, mulai dari pemindaian QR Code yang dipasang pada media publikasi resmi hingga akses langsung melalui situs web SP4N LAPOR!.
Melalui penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
(SHP/Andrian)