Perusahaan Wajib Beli BBM di Kalteng, Genjot PAD Rp 3 T

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil kebijakan tegas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bahan bakar minyak (BBM). Pemprov Kalteng meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk membeli kebutuhan BBM mereka di Kalteng, bukan dari luar provinsi.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemprov Kalteng dalam menggenjot pemasukan daerah, seiring dengan upaya intensif mengoptimalkan sektor pajak lainnya.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa potensi pendapatan daerah dari pajak BBM di Kalteng berdasarkan perhitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng mencapai angka fantastis, yakni Rp 3 triliun.

Namun, saat ini realisasi penerimaan pajak dari sektor BBM tersebut masih jauh dari potensi maksimal.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Antrean BBM

“Sekarang yang baru terserap itu Rp 1,2 triliun, yang masuk sudah. Berarti masih ada sekitar Rp 1,8 triliun potensi pendapatan kita dari sini,” ujar Edy kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (2/9/2025).

Menurut Edy, potensi pendapatan sebesar Rp 1,8 triliun tersebut dapat dimaksimalkan hanya jika komunikasi dan sinergi dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan sebagai pembayar pajak, dilakukan secara intensif.

Ia mengindikasikan adanya kebocoran penerimaan pajak akibat praktik pembelian BBM perusahaan dari luar Kalteng.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Lantik KPID Kalteng Periode 2026-2029

“Banyak para pelaku usaha di tempat kita ini yang masih menggunakan BBM dari luar, beberapa menggunakan BBM dari Petra, padahal BBM kita potensinya besar,” ucapnya.

Saat ini, Pemprov Kalteng tengah melakukan inventarisasi dan pendataan komprehensif terhadap perusahaan-perusahaan mana saja yang masih membeli BBM dari luar wilayah Kalteng.

Jika seluruh perusahaan mematuhi kebijakan dan membeli BBM dari wilayah setempat, Wakil Gubernur yakin PAD dari sektor ini bisa mencapai target maksimal Rp 3 triliun.

Baca Juga:

Tujuh OPD Pemprov Kalteng jadi Titik Perdana Penyaluran KHBS Tahap Dua

“Kalau saat ini sekitar Rp 1,2 triliun lebih. Berpotensi mencapai Rp 3 triliun kalau perusahaan mengambil BBM di wilayah kita,” kata Edy, menegaskan urgensi kebijakan ini untuk penguatan fiskal daerah.

Penulis : Suhairi

Editor : Maulana Kawit

Baca Juga:

Edy Pratowo Tekankan Peran Lembaga Sosial dalam Pembinaan Generasi Muda