INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang mendekati 300 ribu jiwa membuka peluang perubahan komposisi kursi di DPRD pada Pemilu 2029. Dari sebelumnya 30 kursi, jumlah wakil rakyat di daerah itu diproyeksikan meningkat menjadi 35 kursi.
Proyeksi tersebut berarti ada tambahan lima kursi yang berpotensi diperebutkan partai politik dalam pemilihan legislatif mendatang. Namun, penambahan itu masih menunggu ketentuan dan penetapan resmi alokasi kursi oleh penyelenggara pemilu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar, Indra Wardana, mengatakan jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan Semester I telah mencapai sekitar 295 ribu jiwa.
Komposisi penduduk tersebut terdiri atas sekitar 155 ribu laki-laki dan 140 ribu perempuan. Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam menentukan alokasi kursi DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Indra menyebut, dengan jumlah penduduk saat ini, Kobar diproyeksikan masuk dalam alokasi 35 kursi pada Pemilu 2029. Jika terealisasi, jumlah kursi DPRD akan bertambah sekitar 16,7 persen dibandingkan alokasi saat ini.
Penambahan tersebut bukan sekadar perubahan angka di lembaga legislatif. Ada ruang keterwakilan masyarakat yang lebih luas, sekaligus perubahan jumlah kursi yang harus diperjuangkan partai politik dalam kontestasi mendatang.
Di sisi lain, Indra juga menyampaikan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan penilaian yang dipaparkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Kobar mencapai sekitar 95 persen.
Ia mengatakan, peningkatan kebutuhan dokumen kependudukan harus diimbangi dengan pembenahan sistem pelayanan. Penyederhanaan prosedur dan inovasi diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi proses pengurusan administrasi yang berbelit-belit.
Indra juga mengingatkan seluruh petugas, termasuk operator pelayanan, agar menjaga integritas dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. Selama kurang lebih sembilan bulan terakhir, pihaknya mengaku belum menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar di lingkungan Disdukcapil.
Sementara itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian lain yang mendapat perhatian. Disdukcapil Kobar ditunjuk mewakili kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dalam audit sistem keamanan informasi ISO 27001:2022 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengamanan data kependudukan.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian