INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, resmi mencabut status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 14 November 2026. Berakhirnya status tersebut menandai dimulainya masa transisi pemulihan setelah hampir empat bulan penanganan kebakaran. Meski demikian, ancaman munculnya titik api masih perlu diwaspadai.
Di balik berakhirnya masa darurat, penanganan karhutla sepanjang 2026 juga menyisakan catatan besar dari sisi anggaran. Pemerintah daerah telah merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp13,55 miliar dari total alokasi Rp15 miliar. Dengan demikian, lebih dari 90 persen anggaran telah terserap untuk mendukung penanganan kebakaran.
Berdasarkan laporan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, realisasi anggaran hingga 13 November 2026 mencapai Rp13.550.760.029 atau sekitar 90,38 persen. Sementara itu, sisa anggaran yang belum digunakan tercatat sekitar Rp1,44 miliar. Dana tersebut bersumber dari bantuan Presiden untuk penanganan karhutla 2026.
BPBD Kobar menjadi perangkat daerah dengan realisasi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp10,81 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional penanganan kebakaran, mulai dari kegiatan pemadaman di lapangan hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Dinas Kesehatan menyusul dengan realisasi sebesar Rp1,82 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan selama penanganan karhutla, termasuk kebutuhan petugas dan masyarakat terdampak. Dinas Sosial menyerap Rp658,98 juta, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan Rp250,17 juta untuk perbaikan peralatan pemantau kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS).
Kepala Pelaksana BPBD Kobar, Samuel, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla sepanjang tahun ini. Setiap perangkat daerah menjalankan kegiatan sesuai tugas dan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Penggunaan anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla sepanjang tahun ini. Masing-masing perangkat daerah menjalankan kegiatan sesuai tugas dan kebutuhan penanganan di lapangan,” demikian penjelasan Samuel berdasarkan laporan evaluasi BPBD Kobar.
Selain dukungan anggaran pemerintah daerah, penanganan kebakaran juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat. Bantuan tersebut antara lain berupa kendaraan operasional, pompa air, selang, alat pelindung diri, serta perangkat pemantauan menggunakan drone termal. Dukungan dalam bentuk barang itu tidak termasuk dalam perhitungan realisasi BTT sebesar Rp13,55 miliar.
Sementara itu, pencabutan status tanggap darurat disampaikan Wakil Bupati Kobar, Suyanto, dalam rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan karhutla di Aula Sangga Buana, Kantor Bupati Kobar, Selasa (17/11/2026). Status darurat yang sebelumnya ditetapkan melalui keputusan bupati pada 7 Agustus 2026 tersebut telah mengalami lima kali perpanjangan sebelum akhirnya diakhiri.
Suyanto mengatakan, karhutla merupakan persoalan tahunan yang dihadapi Kabupaten Kobar. Namun, kondisi pada 2026 dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya karena pengaruh El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang.
“Karhutla merupakan persoalan tahunan yang dihadapi Kobar. Namun, kondisi tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengaruh El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang,” ujar Suyanto.
Ia menjelaskan, penanganan selama hampir empat bulan membutuhkan pengerahan tenaga, waktu, serta koordinasi lintas sektor dalam skala besar. Karena itu, pencabutan status tanggap darurat tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya ancaman kebakaran.
“Berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti ancaman kebakaran telah selesai. Seluruh pihak harus tetap meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.
Suyanto juga meminta agar pengalaman penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi bersama. Penguatan mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sejak dini agar kebakaran tidak kembali meluas ketika musim kemarau berikutnya tiba.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kehidupan sosial. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pihak perlu terus diperkuat meskipun status darurat telah dicabut.
Dengan realisasi anggaran mencapai Rp13,55 miliar, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pekerjaan lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Evaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas penanganan menjadi bagian penting agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi dalam skala besar.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian