INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan pembangunan kampung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai program unggulan tahun 2026.
Program ini dirancang untuk memperkuat UMKM berbasis potensi lokal di berbagai daerah sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.
Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kalteng, pemerintah menargetkan pengembangan kampung UMKM di beberapa kabupaten dan kota. Saat ini, baru satu titik kampung UMKM yang telah berjalan dan masih dalam tahap evaluasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan lima kampung UMKM. Artinya, masih ada empat lokasi tambahan yang akan direalisasikan ke depan.
“Kami upayakan ada lima titik kampung UMKM. Saat ini baru satu yang berjalan dan sedang dievaluasi,” ujar Rahmawati usai menghadiri kegiatan evaluasi KDKMP Tahun 2025 di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Sejumlah daerah telah masuk dalam opsi pengembangan kampung UMKM, di antaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Sukamara, dan Kotawaringin Barat atau Pangkalan Bun. Masing-masing daerah akan dikembangkan sesuai dengan potensi unggulan lokalnya.
Kabupaten Kapuas direncanakan menjadi kampung UMKM berbasis tepung. Daerah ini dinilai memiliki ketersediaan bahan baku beras yang berkelanjutan sehingga mendukung pengembangan produk olahan pangan.
Sementara itu, Kabupaten Barito Selatan diarahkan sebagai kampung UMKM nanas. Kualitas buah nanas dari wilayah ini dinilai memiliki keunggulan dan potensi pasar yang cukup besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
Adapun Kabupaten Sukamara diproyeksikan menjadi kampung UMKM purun. Ketersediaan bahan baku purun yang melimpah menjadi alasan utama daerah ini dipilih sebagai sentra pengembangan kerajinan berbasis sumber daya lokal.
Untuk wilayah Pangkalan Bun, Pemprov Kalteng menyiapkan konsep kampung UMKM nelayan yang berfokus pada produk olahan ikan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan masyarakat pesisir.
Rahmawati menegaskan, program kampung UMKM merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pelaku usaha kecil agar naik kelas dan memiliki daya saing lebih kuat.
“Naik kelas UMKM itu salah satunya dilihat dari omzet. Karena itu kami juga mendorong kerja sama dengan perbankan, khususnya bank-bank Himbara, agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya,” pungkasnya.
Editor: Andrian