Pemprov Kalteng Perketat Kesiapsiagaan Karhutla 2026
Intim News
31 Maret 2026 14:32
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Langkah ini diambil seiring prediksi fenomena El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau lebih awal dan lebih kering.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat supervisi yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Peteng Karuhei I, Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Selasa, 31 Maret 2026.
Rapat dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapperida, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dari sektor lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Tengah Alpius Patanan, yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD, mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut dia, analisis risiko menunjukkan penurunan debit air berpotensi menyebabkan embung dan sekat kanal mengering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah titik panas, terutama di lahan gambut.
“Jika kelembapan lahan tidak dijaga sejak dini, potensi kebakaran akan meningkat tajam,” ujar Alpius.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pencegahan menjadi strategi utama, bukan hanya pemadaman saat kebakaran terjadi.
Selain aspek teknis di lapangan, rapat juga membahas sinkronisasi anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Alpius menekankan pentingnya pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan karhutla, terutama dalam kondisi darurat.
Menurut dia, regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran guna memenuhi kebutuhan mendesak.
“Penetapan status siaga darurat menjadi dasar untuk menggerakkan seluruh sumber daya secara cepat dan terpadu,” katanya.
Dalam paparannya, Alpius juga menyoroti pentingnya menjaga tinggi muka air gambut melalui pembangunan sekat kanal dan patroli rutin di wilayah rawan.
Ia menyebut peran masyarakat sebagai faktor kunci dalam upaya pencegahan kebakaran.
Melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api dan aktivasi pos lapangan, diharapkan deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat dan responsif.
Selain itu, sosialisasi larangan pembakaran lahan terus ditingkatkan untuk mencegah dampak kesehatan dan kerugian ekonomi akibat kabut asap.
Pemerintah berharap supervisi ini dapat menyatukan langkah lintas instansi dalam menghadapi ancaman karhutla.
Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, penanganan diharapkan tidak lagi bersifat parsial, melainkan berbasis pencegahan yang sistematis.
“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar upaya pengendalian karhutla berjalan efektif sebelum puncak musim kemarau,” ujar Alpius.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
