INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyalurkan bantuan sosial melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menyasar sekitar 300 ribu kepala keluarga di seluruh Kalteng.
Program dengan anggaran sekitar Rp400 miliar ini resmi dilepas Gubernur Agustiar Sabran di Halaman Kantor Gubernur, Jumat, 20 Februari 2026, sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan.
Agustiar mengatakan, KHBS dirancang sebagai sistem bantuan yang lebih tertib dan terkontrol. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sesuai regulasi dan persetujuan DPRD. Tidak boleh salah sasaran,” tegasnya.
Ia menyebut data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah diverifikasi di lapangan.
“Data yang kami gunakan sudah melalui proses verifikasi. Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya, bansos KHBS menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
“Kami ingin daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi menjelang Ramadan, kebutuhan biasanya meningkat,” kata Agustiar.
Total anggaran program KHBS mencapai kurang lebih Rp400 miliar. Anggaran itu mencakup bantuan lintas sektor, mulai dari pangan hingga dukungan pendidikan dan kesehatan.
Khusus bantuan pangan, penyaluran dilakukan bertahap dalam satu tahun. Pemerintah menargetkan distribusi minimal empat kali, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penyaluran dilakukan bertahap. Minimal empat kali dalam setahun, menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.
Distribusi dimulai dari wilayah pedalaman, kemudian menyasar kawasan perkotaan. Skema ini dipilih agar daerah dengan akses terbatas bisa lebih dulu menerima bantuan.
Pengawasan di lapangan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang terdaftar.
Setiap penerima menggunakan Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi secara sistem. “Dengan kartu ini, semua tercatat. Lebih transparan dan mudah diawasi,” pungkas Agustiar.
Editor: Andrian