Pemprov Kalteng Klarifikasi Isu Makanan Sisa

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya isu mengenai 60 persen makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersisa. Pemprov Kalteng menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil mitigasi risiko perencanaan, bukan evaluasi dari program yang telah berjalan sebelumnya.

Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng bidang Ekonomi dan Pembangunan, Herson B. Aden, menekankan bahwa konteks angka 60 persen tersebut telah disalahartikan oleh publik.

“Itu kan sebetulnya salah satu mitigasi terhadap apabila terjadi, jadi bukan mengevaluasi yang sudah jalan. Kemarin itu rapat tentang survei, jadi mitigasi risiko,” beber Herson kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, belum lama ini.

Herson menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan pada Kamis (21/8/2025) tersebut adalah rapat evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan dapur umum untuk MBG.

Baca Juga:

ESDM Kalteng Percepat Digitalisasi Arsip Lewat Aplikasi Srikandi

Pihaknya membahas mitigasi risiko pembangunan SPPG bersama lembaga terkait dari pemerintah pusat.

“Kami melakukan mitigasi risiko, karena dalam pembangunan SPPG (dapur umum MBG) ada ketentuan masalah jarak antara lokasi SPPG dengan sekolah, jadi bukan evaluasi dari yang ada sekarang,” tegasnya.

Isu persentase makanan bersisa tersebut muncul dalam konteks pembahasan perencanaan SPPG, yang mempertimbangkan tantangan logistik dan geografis Kalteng.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Dorong APR-KT Jadi Mitra Strategis Pengelolaan Tambang

Dia menjelaskan, dalam rapat tersebut, pertimbangan utama adalah mengenai radius ideal antara SPPG dengan sekolah-sekolah yang akan disalurkan makanan bergizi.

Pertimbangan terbesar dari operasional SPPG di Kalteng, lanjut dia, adalah masalah jarak yang sangat jauh dari lokasi sekolah penerima manfaat.

“Di Kalteng jarak antara satu sekolah dengan sekolah yang lain kan cukup jauh, oleh karena itu satu SPPG belum tentu bisa meng-cover semua sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:

Lulusan Latsar CPNS Kalteng Didorong jadi Agen Perubahan di Instansi Masing-masing

Herson mengakui bahwa permasalahan jarak ini menjadi kendala krusial, apalagi jika bicara tentang sekolah-sekolah di wilayah pelosok.

Meskipun demikian, Herson mengaku belum mengetahui secara pasti berapa banyak kebutuhan ideal SPPG agar seluruh siswa di Kalteng dapat menerima manfaat dari program tersebut secara maksimal.

Namun, dia memastikan bahwa SPPG yang dibangun pasti harus banyak, mengingat jumlah siswa Kalteng yang tersebar di wilayah yang sangat luas.

Baca Juga:

Program Kredit HAGUET Diproyeksi Bakal Dongkrak Ekonomi Kalteng

“Saat ini tim survei dari pusat lagi turun ke lapangan untuk menentukan titik-titik pembangunan SPPG yang tepat itu di mana, agar seluruh daerah bisa tercukupi,” pungkasnya, menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah menentukan titik strategis.

Penulis : Suhairi

Editor : Maulana Kawit