Pemprov Kalteng Kawal Ketat PSU Barito Utara, Aparat dan Camat Diminta Pantau Situasi Wilayah

INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengamanan dan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang digelar Rabu (6/8/2025). Sejak pagi, Gubernur H. Agustiar Sabran bersama unsur Forkopimda dan pemerintah pusat berada di Muara Teweh untuk mengawal langsung proses pemungutan suara.

Upaya pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU di sejumlah TPS. Pemerintah provinsi menilai momentum ini penting untuk menjaga legitimasi politik dan kualitas demokrasi di Barito Utara.

Gubernur mengatakan, keberhasilan PSU sangat bergantung pada kesiapan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, ia memberikan arahan khusus kepada seluruh Camat melalui rapat virtual yang digelar dari Posko Pengawasan PSU.

“Seluruh Camat harus mengawasi ketat jalannya PSU. Bila ada indikasi pelanggaran, segera laporkan dan koordinasikan dengan penyelenggara serta aparat keamanan,” ujar Gubernur.

Baca Juga:

Jelang Kunjungan Delegasi Vatikan, Pemprov Kalteng Matangkan Agenda Penyambutan

Selain pengawasan, Gubernur menekankan aspek ketertiban dan keamanan wilayah. Ia meminta Camat dan Forkopimcam membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mencegah potensi gesekan sosial.

Menurut Gubernur, stabilitas wilayah merupakan unsur penting agar pemilih dapat menyalurkan hak suara tanpa intimidasi atau tekanan politik. Ia mendorong aparat keamanan memperkuat penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan.

“Saya ingin suasana tetap kondusif. Kita ingin menunjukkan bahwa Barito Utara mampu menjalankan PSU secara damai dan bermartabat,” katanya.

Baca Juga:

Kalteng Siapkan Payung Hukum Sengketa Tanah, Targetkan Rampung Agustus 2026

Gubernur juga memberi penekanan khusus mengenai netralitas aparatur. Ia menegaskan bahwa ASN, kepala desa, dan perangkat pemerintahan harus menjaga jarak dari seluruh aktivitas kampanye maupun dukungan politik.

“Netralitas adalah prinsip dasar. Tidak boleh ada aparatur yang bermain politik. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi kepada unsur TNI-Polri, KPU, Bawaslu, serta seluruh petugas lapangan yang berkomitmen menjaga proses PSU. Pemerintah menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan PSU kali ini.

Baca Juga:

Sinergi TNI dan Warga Percepat Pembangunan Masjid Nurun Najah di Km 45 Tjilik Riwut

Kehadiran Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalteng, Danrem 102/PJG, serta pejabat dari Kemendagri dan Kemenkopolhukam dinilai memperkuat legitimasi pengawasan proses pemungutan suara.

Hingga siang hari, laporan yang masuk ke Posko Pengawasan PSU menunjukkan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman dan lancar. Pemerintah berharap kondisi ini dapat bertahan hingga seluruh tahapan PSU selesai.

Penulis : Suhairi

Baca Juga:

Akuatik Kalteng Bangkit, Rakerprov II di Kobar Fokus Menuju Porprov 2026 dan PON 2028

Editor : Maulana Kawit