Pemprov Kalteng Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027
Intim News
2 Februari 2026 18:24
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Bapperida, Senin, 2 Februari 2026. Forum ini menjadi tahap awal dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan nasional.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengatakan RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut dia, penyusunan dokumen tersebut tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RKPD harus mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan awal RKPD telah dimulai sejak Desember 2025 dan terus disempurnakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil konsultasi publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dibahas dalam forum perangkat daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
Menurut Leonard, dokumen RKPD ditargetkan ditetapkan paling lambat akhir Juni 2026. Proses tersebut dilakukan secara bertahap agar perencanaan yang dihasilkan lebih matang dan terukur.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Hal ini mencakup keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional.
Di tingkat daerah, kata dia, program prioritas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan kebijakan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.
Leonard memaparkan sejumlah indikator makro Kalimantan Tengah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 tercatat 5,36 persen secara tahunan, tertinggi di wilayah Kalimantan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,81 pada 2021 menjadi 74,86 pada 2025. Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia di daerah.
“Meski menunjukkan tren positif, kebijakan pembangunan tetap perlu diperkuat agar lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 5,19 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 tercatat 3,97 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut, kata Leonard, menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis pembangunan 2027. Isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan inovasi dan teknologi.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Tema pembangunan RKPD 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Tema ini dijabarkan dalam sejumlah fokus, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Leonard berharap konsultasi publik ini menghasilkan masukan konstruktif dari berbagai pihak. Ia menilai partisipasi pemangku kepentingan penting untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi dan sejumlah kepala perangkat daerah.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
