INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Kesejateraan masyarakat di satu wilayah akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemimpin di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol.
“Tingkat kesejahteraan masyarakat miskin menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati jangan sampai tidak menanggapi serius terhadap kenaikan BBM dan juga minyak goreng,” tuturnya, Jumat 8 April 2022.
Menurut pria yang akrab disapa Gaol ini, program BLT minyak goreng yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo belum mampu menjawab persoalan kenaikan dua komoditi tersebut. Sehingga ia berharap agar pemerintah daerah bisa mensiasati lebih dalam lagi agar efeknya tidak terlalu membuat masyarakat miskin lebih menderita lagi.
“Misalnya pemerintah lebih gencar lagi untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi yang selama ini kita ketahui bersama, bahwa hampir tidak pernah masyarakat mendapatkannya dengan harga subsidi bahkan sudah mendekati harga nonsubsidi yaitu hingga Rp 35 ribu per 3 kilogram tabung,” tuturnya.
Selain itu disampaikan legislator partai Demokrat itu, pemerintah daerah juga agar bisa serius mengawasi pendistribusian solar subsidi di setiap SPBU, sebab bukan rahasia umum lagi subsidi dari solar tersebut justru dinikmati oleh pemilik SPBU dengan cara berkamuflase dengan para pelangsir yang juga dibackup oleh oknum-oknum yang memiliki kewenangan penindakan.
“Bupati dan Wakil Bupati bila masih ingin berlanjut ke periode berikutnya dengan lebih mudah, maka kunci utamanya adalah serius memperhatikan nasib orang-orang yang masih susah hidupnya, karena doa-doa mereka sangat manjur untuk menghantarkan hasrat yang ingin mendapatkan suara rakyat di pemilihan mendatang,” ujar Gaol. (BS).
