Pemkab Kobar Gandeng Kejari, Perkuat Penanganan Persoalan Hukum Pemerintahan

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Barat dalam penanganan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah dan Kepala Kejari Kobar Dr. Nurwinardi di ruang kerja bupati, Kamis (5/11/2026).

Kesepakatan ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi kedua lembaga, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melalui kerja sama tersebut, Kejari Kobar memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya, khususnya dalam persoalan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca Juga:

Warga Terlelap, Api Melahap Ruko di Sidorejo Kobar, Motor Ikut Hangus

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Kobar dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, sekaligus memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, kerja sama dengan kejaksaan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Menurut Nurhidayah, komunikasi dan koordinasi dengan Kejari menjadi salah satu hal penting agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum.

Baca Juga:

Habitat Terbakar, Dua Orangutan Dievakuasi dan Disiapkan untuk Dilepasliarkan di Hutan KTH Meniti Fajar

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya sebatas penandatanganan dokumen, tetapi dapat diwujudkan melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara kedua lembaga.

“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel,” kata Nurhidayah.

Sementara itu, Kepala Kejari Kobar Dr. Nurwinardi menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mendukung langkah Pemkab Kobar dalam memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum, khususnya terkait persoalan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca Juga:

Rinduan Ali Pimpin PWI Kobar Periode 2026–2029, Terpilih Secara Aklamasi

Dukungan Kejari tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum di lingkungan pemerintah daerah, sehingga setiap pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintahan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Kobar dan Kejari berupaya membangun sinergi dalam penanganan persoalan hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta memiliki kepastian hukum.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

Disperindagkop Kobar Mulai Tata Lapak Pedagang di Venue Utama Porporv