Pemkab Genjot Pembangunan, DPRD Barut Minta Pengawasan Diperketat
Intim News
14 Agustus 2025 22:23
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Benny Siswanto, menegaskan bahwa integritas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam pembahasan anggaran daerah. Pernyataan ini disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kamis (14/8/2025).
Benny menyebut proses penyusunan KUA-PPAS bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan langkah strategis yang menentukan arah pembangunan setahun ke depan. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan menjawab persoalan daerah secara konkret.
“Pembahasan ini kita jalankan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat harus merasakan dampaknya,” tegas Benny.
Ia menjelaskan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam merumuskan dokumen anggaran yang realistis. Proses sinkronisasi program dilakukan secara mendalam sebelum kesepakatan mencapai tahap final.
Benny menguraikan sejumlah sektor yang menjadi prioritas pembangunan 2026, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, alokasi anggaran harus mampu menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
DPRD, lanjutnya, tetap berhati-hati dalam setiap keputusan belanja daerah. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi acuan agar belanja publik tidak sia-sia dan menghasilkan output yang terukur.
Ia turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan masukan terkait arah pembangunan. Aspirasi yang terkumpul dari berbagai forum dianggap memperkaya penyusunan kebijakan anggaran.
Dengan kesepakatan KUA-PPAS ini, Benny berharap penyusunan APBD 2026 berjalan lebih terarah dan minim hambatan. Ia menegaskan bahwa konsistensi pengawasan harus dijaga hingga proses pengesahan anggaran.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif akan mempermudah realisasi program pembangunan. KUA-PPAS 2026 disebut menjadi pondasi awal untuk mengakselerasi agenda prioritas daerah.
Penandatanganan dokumen tersebut menandai komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD Barito Utara dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Shp/Maulana Kawit)
