website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

Pemerintah Kalteng Tekankan Sinergi dengan PBS Sawit untuk Kemitraan Berkelanjutan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekda Kalteng, saat memimpin Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Plasma 20%), CSR, dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Aula Disbun Kalteng. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan PBS kelapa sawit untuk mewujudkan kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit untuk memastikan pelaksanaan kewajiban kemitraan dan tanggung jawab sosial berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sektor perkebunan kelapa sawit, meskipun menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah, juga membawa tantangan besar dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Herson B. Aden, menyampaikan bahwa sektor kelapa sawit harus dikelola secara inklusif dan adil. Hal ini penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di sekitar kebun.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh perusahaan kelapa sawit agar pelaksanaan usaha perkebunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ucap Herson B. Aden dalam rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat di Aula Disbun Kalteng, Senin, 10 November 2025.

Dalam rapat tersebut, Herson menekankan empat isu krusial yang perlu dibahas dan dievaluasi dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan PBS kelapa sawit. Keempat isu tersebut meliputi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma 20%, pelaksanaan CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penggunaan alat berat yang sesuai regulasi.

Pasang Iklan

“Ini adalah wujud nyata dari kemitraan berkeadilan yang harus direalisasikan secara penuh, transparan, dan berkelanjutan, memastikan masyarakat sekitar kebun juga merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” tambahnya.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah pelaksanaan program Plasma, yaitu kewajiban perusahaan untuk menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar kebun yang harus mencapai 20%. Herson menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban plasma ini harus dijalankan dengan serius, karena ini merupakan salah satu bentuk kemitraan yang paling mendasar dan penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya, Herson juga membahas pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PBS. Menurutnya, program CSR harus lebih terarah dan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Pelaksanaan CSR harus lebih terarah dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya bantuan jangka pendek, tetapi juga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Herson.

Selain itu, Herson juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Kalteng berharap agar masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk bekerja, baik di sektor operasional maupun manajerial, sebagai bentuk pemberdayaan yang lebih luas.

“Penyerapan tenaga kerja lokal harus terus ditingkatkan, baik di sektor operasional maupun manajerial, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat,” lanjutnya.

Pasang Iklan

Aspek penting lainnya adalah penggunaan alat berat yang sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan teknis dan lingkungan, serta untuk mendukung efisiensi operasional yang bertanggung jawab.

“Kami berharap melalui forum ini, kita dapat melakukan evaluasi yang jujur dan konstruktif terhadap capaian yang sudah ada, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi konkret untuk mempercepat pemenuhan kewajiban PBS yang belum tuntas, khususnya terkait Plasma 20%,” tutur Herson.

Di akhir pertemuan, Herson mengajak seluruh pimpinan PBS kelapa sawit untuk memperbaharui komitmen mereka dan mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan kemitraan yang lebih baik dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Mari kita buktikan bahwa investasi di sektor kelapa sawit Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya, menutup pertemuan dengan semangat untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama.

Penulis: Redha
Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Ikuti Saluran
error: Content is protected !!