Pemeriksaan APBD 2024 Dimulai, DPRD Barito Utara Optimis Raih WTP Lagi
Maulana Kawit
14 Juli 2025 09:37
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyambut positif pelaksanaan pemeriksaan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Entry Meeting sebagai tahap awal pemeriksaan digelar di Aula Setda Kabupaten Barito Utara, Senin (14/7/2025). Kegiatan ini menjadi titik awal bagi proses audit keuangan daerah.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, berharap pemeriksaan dapat berjalan secara komprehensif dan menghasilkan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengharapkan BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap laporan APBD 2024. Selain itu, kami juga berharap Pemkab Barito Utara mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya,” ujar Hj Mery kepada wartawan.
Menurut dia, opini WTP merupakan indikator penting atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Opini ini bukan hanya sebagai pengakuan, tetapi juga bukti keseriusan Pemkab Barito Utara dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan setiap tahunnya,” tambahnya.
Hj Mery mengimbau agar selama proses audit, tim BPK tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan bimbingan dan masukan untuk peningkatan tata kelola keuangan.
Pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari ke depan dengan fokus pada validasi data serta rekomendasi perbaikan ke depan.
Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyatakan komitmen mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan ini.
“Kami siap mengikuti arahan dan petunjuk dari BPK agar laporan keuangan daerah dapat terus diperbaiki dan dikelola dengan baik,” kata Indra Gunawan.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Entry Meeting tersebut dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, staf ahli bupati, serta tim auditor dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Ketua DPRD juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyukseskan pemeriksaan agar predikat WTP dapat dipertahankan.
“Kami dari DPRD akan terus melakukan pengawasan dan memastikan seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pemerintah daerah menargetkan audit ini sebagai momentum peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Barito Utara.
DPRD berharap hasil audit dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran daerah.
“Dengan laporan keuangan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat,” kata Hj Mery.
Proses pemeriksaan ini diharapkan berkontribusi pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Barito Utara secara berkelanjutan. (Shp/Maulana Kawit)
