Meski TPP ASN Dipangkas, Plt Sekda Kalteng Jamin Layanan Publik Tak Terganggu
Ahmad Suhairi
22 Januari 2026 20:16
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 30 persen mulai 2026 dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, usai menghadiri kegiatan di Palangka Raya, Kamis, 22 Januari 2026.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari penyesuaian belanja pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal. “Ini bukan hal baru. Kita pernah melewati masa sulit saat pandemi Covid-19,” ujarnya.
Ia mengatakan, ASN harus siap menghadapi kondisi keuangan yang tidak selalu stabil. Ia menilai, sikap adaptif sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan normal. “ASN harus siap dalam kondisi efisiensi seperti ini,” katanya.
Meski ada pemangkasan TPP, Leo memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. “Kami pastikan kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemotongan TPP dilakukan secara merata kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalteng. Tidak ada perbedaan besaran pemotongan berdasarkan jabatan atau instansi. “Semua diperlakukan sama, dipotong 30 persen,” jelas Sekda.
Ia juga menegaskan bahwa tunjangan lain di luar TPP tidak ikut terdampak kebijakan tersebut. “Yang dipotong hanya TPP, tunjangan lain tetap berjalan,” tambahnya.
Leo berharap ASN dapat memahami kebijakan ini sebagai upaya bersama menjaga stabilitas keuangan daerah. Efisiensi menjadi langkah penting agar program pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kita menyesuaikan belanja yang tidak prioritas, sementara program utama tetap kita jaga agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
