Mendagri Sentil Daerah Lambat Serap APBD: Ekonomi Bisa Tersendat!

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah. Menurutnya, belanja pemerintah, termasuk APBD, menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang turut membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemda dalam program Tiga Juta Rumah, Senin (7/7/2025). Forum berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

“Belanja pemerintah akan menambah peredaran uang di masyarakat. Ini akan memperkuat daya beli dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi rumah tangga,” ujar Tito.

Ia menekankan, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, peran aktif pemerintah daerah melalui realisasi APBD menjadi sangat krusial.

Baca Juga:

Peserta Tapera Didominasi Buruh, Menaker Dorong Kolaborasi Lebih Luas

“Belanja pemerintah juga memberi stimulus bagi sektor swasta, mulai dari investasi besar hingga usaha mikro,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Tito juga memberikan perhatian khusus terhadap pemda yang masih memiliki realisasi APBD rendah. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Jangan sampai belanjanya lebih besar dari pendapatan. Itu bisa membuat keuangan daerah tekor,” tegasnya.

Baca Juga:

Buruan Daftar! Kemnaker Siapkan 20.000 Kuota Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Berdasarkan data Kemendagri per 6 Juli 2025, berikut daftar daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi serta terendah:

Top 10 Realisasi Pendapatan Tertinggi

Provinsi:

1. Papua Tengah

   Baca Juga:

   Sorotan KPK Berbuah Kebijakan, Kemnaker Kini Gratiskan Sertifikasi Ahli K3
   

2. DIY

3. Kalimantan Barat

4. DKI Jakarta

   Baca Juga:

   Deputi Kepemudaan Disebut Tak Kompeten, PB HMI Ultimatum Kemenpora

5. Jawa Timur

6. Bali

7. Sumatera Barat

   

8. Kalimantan Selatan

9. NTB

10. Kalimantan Utara

Kabupaten:

1. Sumbawa Barat

2. Lebak

3. Wonogiri

4. Tanah Laut

5. Karangasem

6. Mojokerto

7. Hulu Sungai Selatan

8. Tapin

9. Agam

10. Sijunjung

Kota:

1. Banjarmasin

2. Serang

3. Bukittinggi

4. Denpasar

5. Payakumbuh

6. Sawahlunto

7. Tasikmalaya

8. Padang Panjang

9. Sukabumi

10. Kediri

Top 10 Realisasi Pendapatan Terendah

Provinsi:

1. Papua Pegunungan

2. Papua Barat Daya

3. Papua Selatan

4. Papua Barat

5. Papua

6. Maluku Utara

7. Kalimantan Tengah

8. Aceh

9. Sumatera Utara

10. Riau

Kabupaten:

1. Luwu Timur

2. Keerom

3. Mappi

4. Sorong

5. Fakfak

6. Maybrat

7. Raja Ampat

8. Teluk Bintuni

9. Halmahera Utara

10. Mamberamo Raya

Kota:

1. Tual

2. Sorong

3. Gorontalo

4. Lubuklinggau

5. Bima

6. Lhokseumawe

7. Kupang

8. Bengkulu

9. Prabumulih

10. Langsa

Top 10 Realisasi Belanja Tertinggi

Provinsi:

1. DIY

2. NTB

3. Jawa Barat

4. Kepulauan Riau

5. Jawa Timur

6. Lampung

7. Jawa Tengah

8. Sumatera Barat

9. Gorontalo

10. Banten

Kabupaten:

1. Ciamis

2. Purbalingga

3. Tangerang

4. Kulon Progo

5. Buleleng

6. Asahan

7. Sumedang

8. Serdang Bedagai

9. Kudus

10. Kebumen

Kota:

1. Banjarbaru

2. Sukabumi

3. Serang

4. Banjar

5. Sawahlunto

6. Banda Aceh

7. Cimahi

8. Tebing Tinggi

9. Pariaman

10. Pekalongan

Top 10 Realisasi Belanja Terendah

Provinsi:

1. Papua Barat Daya

2. Papua Barat

3. Papua Tengah

4. Papua Selatan

5. Papua Pegunungan

6. Maluku Utara

7. Kalimantan Tengah

8. Jambi

9. Aceh

10. Riau

Kabupaten:

1. Luwu Timur

2. Dogiyai

3. Mamberamo Raya

4. Mappi

5. Paniai

6. Sorong

7. Keerom

8. Pegunungan Arfak

9. Teluk Bintuni

10. Manokwari Selatan

Kota:

1. Tual

2. Makassar

3. Pagar Alam

4. Balikpapan

5. Bengkulu

6. Pekanbaru

7. Bekasi

8. Bima

9. Samarinda

10. Tarakan

Editor: Andrian