INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Barito Utara periode 2025–2028 yang digelar di Aula DLH Muara Teweh pada Kamis, 13 November 2025, tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi. Kegiatan tersebut juga memantik komitmen bersama antara lembaga legislatif dan pers untuk memperkuat ruang informasi publik yang objektif dan bertanggung jawab (Kamis, 13 November 2025).
Acara pengukuhan dihadiri jajaran DPRD, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pengurus PWI Kalimantan Tengah. Prosesi berlangsung khidmat dengan penyerahan SK pengurus dan janji komitmen menjaga integritas jurnalistik.
Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, dalam sambutannya menekankan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Ia menyebut media bukan sekadar penyampai berita, tetapi bagian dari sistem pengawasan publik.
Mery menegaskan bahwa keberadaan PWI menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital. Ia berharap wartawan di Barito Utara semakin menguatkan standar verifikasi, etika, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.
Selain Ketua DPRD, dua Anggota DPRD Barito Utara – Nurul Anwar dan Gun Sriwitanto – juga memberikan pandangan. Keduanya menyampaikan bahwa PWI adalah mitra kritis yang diperlukan dalam mendorong pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan responsif.
Nurul Anwar menilai, media harus tetap menjaga jarak profesional sekaligus menjadi jembatan yang efektif antara harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi yang tetap memegang teguh independensi.
Gun Sriwitanto menambahkan bahwa kritik media tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus membuka ruang dialog terhadap informasi dan temuan yang disampaikan wartawan.
Para anggota DPRD sepakat bahwa peran media lokal semakin strategis dalam mengawal pembangunan, termasuk memotret persoalan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kondisi sosial di wilayah pedesaan.
Pada kesempatan itu, pengurus PWI Kalimantan Tengah mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan melalui pelatihan berkala, khususnya terkait verifikasi data dan literasi digital. Mereka menilai tantangan utama saat ini adalah kecepatan informasi yang sering tidak selaras dengan kualitas konten.
Di sesi diskusi, sejumlah jurnalis menyampaikan persoalan akses informasi yang masih terbatas di tingkat OPD. DPRD menerima masukan tersebut dan berkomitmen mendorong kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekda Barito Utara yang hadir juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan media. Ia menyebut bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kualitas komunikasi publik.
Pelantikan pengurus PWI Barito Utara 2025–2028 ini menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperbaiki standar kerja jurnalistik. Pengurus menegaskan akan menjaga independensi, memperkuat jaringan kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas anggota.
Tokoh masyarakat yang hadir melihat pengukuhan ini sebagai peluang memperkuat ruang informasi yang sehat di Barito Utara. Mereka berharap PWI dapat menjadi pelopor dalam memerangi disinformasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus PWI, DPRD, pemerintah daerah, dan para tamu undangan. Forum ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem media yang profesional dan berintegritas.
Pengurus baru PWI Barito Utara kini dihadapkan pada harapan besar: menjaga kualitas informasi, memperkuat kontrol sosial, dan memastikan publik mendapat berita yang dapat dipercaya di tengah persaingan ruang digital.
Penulis: Shp
Editor: Maulana Kawit