INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Fraksi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tergabung dalam koalisi mengancam akan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD setempat dalam hal ini Ketua DPRD.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara koalisi lima fraksi yakni PKB, PAN, Nasdem, Golkar dan Gerindra menyusul batalnya kegiatan rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah atau Banmus.
“Koalisi ini tetap berlanjut, karena akan ada diskusi lanjutan, terkait dengan kapan. Tentunya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sikap final lima koalisi terkait dengan penurunan tingkat kepercayaan akan disampaikan secara resmi kepada media. Bisa juga kami akan mengeluarkan mosi tidak percaya nantinya,” kata Dadang H Samsu mewakili lima fraksi, Selasa 1 Maret 2022.
Soal tidak dilaksanakannya rapat tersebut menurutnya, sikap sekretariat DPRD itu didasari karena adanya surat tembusan ke sekretariat daerah oleh Ketua DPRD Dra. Rinie.
“DPRD ini bukan perusahaan, Ketua DPRD tugasnya adalah mengomando bukan memimpin secara penuh, harus ke kiri atau kanan itu nggak bisa. DPRD ini lembaga politik segala keputusan harus diambil dengan kesepakatan lewat voting dan segala macamnya, kalau main perintah itu nggak bisa artinya secara prosedur substansi ketua DPRD tidak punya kewenangan untuk menyurati sekretariat DPRD menembuskan kepada bupati bahwa stop dulu kegiatan di DPRD,” bebernya.
Disampaikan Dadang, yang lucu dari isi surat tersebut mengatakan agar segala kegiatan DPRD stop kegiatan sampai ada rapat unsur pimpinan dan rapat Banmus.
“Hari ini harusnya rapat itu dilaksanakan, Ketua DPRD tidak tahu berada di mana. Sampai tiba rapat itu untuk dilaksanakan Ketua DPRD nggak tahu kemana,” tanyanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya mengambil sikap dengan membentuk koalisi dari lima fraksi.
Jika kejadian tersebut karena dampak akibat dari reposisi Alat kelengkapan Dewan atau AKD, Dadang menyebutkan mungkin korelasinya bisa jadi. Tetapi yang jelas mereka dari lima koalisi mengatakan jika di tarik ke AKD proses itu sudah selesai.
“Ketika selesainya proses tersebut ada pihak yang tidak puas dan keberatan, toh kita ini adalah lembaga yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, bahwa ada ruang-ruang hukum disitu silahkan lakukan gugatan-gugatan kepada ruang hukum yang sudah di sediakan untuk menguji yang katanya dari pihak mereka ini tidak sah. Silahkan, secara hukum formil itukan sudah jelas dan tugas DPRD melaksanakan tugas perundang-undangan masa nggak dilaksanakan hal tersebut,” kata Dadang.
Bahkan yang fatal bisa terjadi ditegaskan Dadang akan menurunkan tingkat kepercayaan anggota DPRD. Tugas pimpinan itu satu diantaranya adalah melaksanakan keputusan DPRD telah diambil terkait dengan AKD, maka terjadi misharmoni dan segala macamnya.
“Surat Ketua DPRD begini, padahal fungsi dan tugas DPRD melaksanakan keputusan DPRD jelas tabrakan aturan. Kami memandang bahwa Ketua DPRD kurang cakap dalam mengambil sikap bahkan memimpin lembaga ini,” tegasnya.
“Sudah kita sampaikan DPRD diatur dari sisi jadwal oleh Banmus, Banmus itu alat kelengkapan yang bersifat tetap. Banmus mengatur jadwal bersama pemerintah daerah, mau rapat ini harus di fasilitasi oleh kesekretariatan, kesekretariatan berdasarkan arahan pimpinan mereka, jangan dulu dilakukan kegiatan dasarnya ada surat Ketua DPRD, itu konsletnya,” tambahnya.
“Maka dari itu sekali lagi kami bilang, ada penurunan tingkat kepercayaan kepada Ketua DPRD yang bisa saja nanti berujung pada mosi tidak percaya,” timpalnya.
Ia juga mempersilahkan pihak eksekutif melakukan upaya-upaya dan arahan segala macamnya kepada sekretaris DPRD. Tetapi sekali lagi posisi pihak di lima koalisi itu melihat kepada asal muasal cerita bahwa terjadinya penundaan rapat tersebut karena adanya surat dari Ketua DPRD.
“Sehingga sekali lagi kita melayangkan secara politis, bahwa jujur lima fraksi koalisi ini turun tingkat kepercayaan kepada Ketua DPRD dan kalau dibiarkan bisa berujung kepada mosi tidak percaya,”
Dadang juga menegaskan demi masyarakat Kotim koalisi lima fraksi itu akan berunding kembali nantinya setelah menyampaikan informasi soal koalisi kepada partai dan elit-elit partai masing-masing, dan pihaknya yakin dan percaya elit partai pun akan bersikap dengan gol akhirnya adalah tetap memikirkan masyarakat Kotim.
“Karena sudah banyak keluhan masyarakat ini yang harus segera kita tindaklanjuti dan kami yakin sekali lagi, pimpinan partai kami sangat peduli akan itu serta akan mengambil sikap yang sebaik-baiknya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Dadang. (im)
