INTIMNEWS.COM, SAMPIT – M. Abadi ketua fraksi PKB DPRD Kotim angkat bicara soal konflik antara Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau Pasukan Merah dengan sejumlah organisasi masyarakat di Kalimantan Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Abadi berharap agar semua pihak tetap semangat dalam menghadapi permaslahan tersebut karena ia meyakini bahwa konflik yang terjadi merupakan bagian dari semangat Suku Dayak dalam memperjuangkan harkat dan martabat.
“Sebagai Suku Dayak yang andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan saya berharap agar ormas yang berkonflik saat ini agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah penyelesaian dengan cara melegalkan ormas yang ada di Kalteng menjadi partai politik skala lokal seperti contoh di Aceh kenapa ini penting agar konflik bisa teratasi,” kata Abadi.
Lanjutnya karena mengingat di Kalteng ada beberapa ormas yang pada dasarnya bertujuan memperjuangkan hak masyakat miskin, sehingga apabila dilegalkan menjadi partai politik skala lokal maka secara otomatis akan lebih maksimal dalam melaksanakan perjuangan demi kesejahteraan rakyat.
“Sehingga apabila ini bisa terakomodir secara tidak langsung akan mempermudah dalam pelaksanaan tugas para RT/RW dan lembaga adat desa yang di atur di dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,” pungkasnya.
