Ketua DPRD Minta RPJMD Prioritaskan Aspirasi Warga
Intim News
14 November 2025 01:08
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH — Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menekankan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus dipastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam agenda pembahasan awal dokumen perencanaan yang dilaksanakan pada 14 November 2025.
Paragraf demi paragraf dalam dokumen pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi rumusan tehnokratis. Ia meminta agar setiap program menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran aspirasi.
Mery menilai bahwa proses penyusunan RPJMD merupakan momentum penting untuk menata arah pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, DPRD ingin memastikan tahap awal yang dibahas bersama pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan inklusif.
Ia juga menekankan bahwa proses penyerapan aspirasi tidak cukup hanya melalui forum formal. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif turun ke masyarakat untuk memahami persoalan mendasar yang mereka hadapi.
Ketua DPRD itu menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada kegiatan rutin, tetapi harus mampu membawa perubahan yang terasa langsung oleh warga di seluruh kecamatan.
Menurut Mery, tantangan pembangunan lima tahun ke depan semakin kompleks, terutama terkait pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh sebab itu, ia meminta eksekutif tidak terburu-buru dalam menyusun target, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam forum tersebut, Mery juga mengingatkan pentingnya transparansi, terutama dalam penyusunan indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan RPJMD. Ia menginginkan indikator yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa DPRD akan mengawal penuh proses penyusunan RPJMD, termasuk memastikan adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas.
Mery menyebut bahwa masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha perlu dipertimbangkan untuk memperkaya perspektif dalam dokumen jangka menengah tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi harus merata hingga pedesaan yang masih menghadapi persoalan akses dan fasilitas dasar.
Di sisi lain, Mery menilai bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat basis data pembangunan. Tanpa data yang akurat, RPJMD berpotensi tidak tepat sasaran.
Dirinya berharap dokumen RPJMD nantinya mampu mengakomodasi prioritas pembangunan yang bersifat struktural, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga kualitas sumber daya manusia.
Menutup penyampaiannya, Mery menegaskan bahwa DPRD membuka diri terhadap masukan dari masyarakat sepanjang proses penyusunan berlangsung. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan warga menjadi kunci menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penyusunan RPJMD hingga dokumen tersebut rampung dan disahkan sesuai mekanisme perundang-undangan.
(Shp/Maulana Kawit)
