Kenaikan BBM Non-Subsidi Tekan Kontraktor, Proyek Terancam Tersendat
Intim News
5 Mei 2026 15:31
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, khususnya sektor konstruksi. Sejak 4 Mei 2026, harga Dexlite tercatat mencapai Rp26.600 per liter, sementara Pertamina Dex menembus Rp28.500 per liter. Lonjakan ini dinilai memberi tekanan besar terhadap biaya operasional proyek pembangunan.
Para kontraktor mengaku berada dalam posisi sulit. Kenaikan harga yang terjadi dalam waktu singkat membuat ruang penyesuaian semakin sempit. Biaya operasional yang sebelumnya sudah ditekan kini kembali membengkak, memicu kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap keberlangsungan proyek.
Wanto, salah satu pelaku usaha konstruksi di Pangkalan Bun, mengatakan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan efek berantai, Selasa (5/5/2026). Menurutnya, kenaikan BBM akan mendorong harga barang dan jasa, yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.
Dampak paling terasa terjadi pada sektor logistik. Kenaikan harga BBM jenis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex menyebabkan ongkos distribusi meningkat. “Akibatnya, harga material konstruksi ikut terdorong naik, sehingga memperbesar beban biaya dalam setiap pekerjaan proyek,” ujarnya.
Di tempat terpisah, kontraktor Dedi Irwan menambahkan, proyek pembangunan milik pemerintah menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Hal ini karena anggaran proyek telah disusun berdasarkan asumsi harga lama, sehingga ketika terjadi lonjakan harga BBM, struktur biaya menjadi tidak lagi relevan.
“Margin keuntungan yang sebelumnya diperkirakan sekitar 10 persen kini tergerus, bahkan berpotensi berubah menjadi kerugian,” ungkapnya.
Kondisi serupa disampaikan Ahmad Santoso, kontraktor lokal lainnya. Ia menilai pelaku jasa konstruksi kini berada dalam dilema antara melanjutkan pekerjaan dengan risiko rugi atau menahan proyek.
“Terlebih untuk proyek di wilayah terpencil, tingginya ongkos angkut material membuat keuntungan semakin menipis,” sebut Ahmad.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya penyesuaian harga kontrak atau intervensi pemerintah, para kontraktor khawatir proyek pembangunan akan melambat. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor konstruksi, tetapi juga merembet ke UMKM dan perekonomian daerah secara keseluruhan, yang berpotensi terganggu akibat kenaikan biaya distribusi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
