INTIMNEWS.COM, ATAMBUA – Kampus Universitas Pertahanan (Unhan) Politeknik Ben Mboi di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diresmikan pada besok Kamis 24/03/2022. Hal itu mendapat tanggapan dari masyarakat dan tokoh adat desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Meski akan diresmikan Presiden, polemik lahan pembangunan kampus Unhan RI itu ternyata belum tuntas, pasalnya masyarakat merasa tertipu.
Sebelumnya, pihak Civitas baik Dekan maupun Dosen Unhan tidak pernah hadir saat polemik lahan tersebut diadukan warga ke DPRD Belu. Pasalnya, pihaknya hanya bertugas mendidik para Kadet mahasiswa di Unhan Poltek Ben Mboi.
“Dari mereka (pihak Unhan) merasa sudah beres tetapi dari kami yang merasa bahwa kami ditipu, awalnya lain terakhir perjalanan lain lagi sampai sekarang bahkan sampai aksi demo dan sudah dua kali bersurat, sampai DPRD proses selanjutnya tidak ada,” kata Pamong Adat Desa Fatuketi Lukas Ka’u. Rabu 23/03/2022.
Lanjutnya dari desa,camat hingga sekarang belum ada penyelesaian sehingga membuat kami merasa kecewa.
“Kami kecewa karena kami ditipu begitu sa, kami berharap agar bisa diselesaikan itu saja,” ujar Lukas.
Pemilik lahan hingga saat ini masih mempersoalkan keberadaan kampus berkelas dunia tersebut lantaran belum ada realisasi hasil kesepakatan antara pihak Unhan dan pemilik lahan sesaat penyerahan lahan dan pembangunan kampus Unhan.
Selain itu kepada awak media Kepala Desa Fatuketi, Markus Taus saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, “Sebenarnya masalah ini sebelum Pak Presiden datang diselesaikan dengan baik, sementara masih gantung begitu belum ada penyelesaian lebih lanjut”.
Menurut Markus, polemik lahan pembangunan Kampus Unhan tersebut belum tuntas lantaran pihak Kemenhan belum memenuhi permintaan pemilik lahan sebagaimana kesepakatan pada saat rapat konsultasi publik tahun lalu.
“Konsultasi publik itu kan sepakat saya sendiri menyampaikan disaksikan oleh pastor paroki, tokoh adat kalau bisa mulai dari tenaga kerja sampai mahasiswa diprioritaskan pribumi (warga) Kakuluk Mesak, ini kan sampai sekarang tidak ada terjadi seperti itu,” terang Markus.
Sambungnya, kita sebenarnya hanya mau menuntut waktu rapat konsultasi publik tahun lalu, sampai dengan sekarang kan tidak ada hasil. Kita sudah ke DPRD Belu katanya mau fasilitasi beberapa orang tokoh adat ke Kemenhan tapi sampai sekarang diam tidak ada hasil,” katanya.
“Kita lihat saja Unhan mereka mau undang atau tidak Camat dengan Desa. Jadi sementara lahan ini kan belum ada kesepakatan,” kata Markus menambahkan.
Ia menuturkan, kalau memang ada perubahan kebijakan, pihak Kemenhan harus menginformasikan ke warga pemilik lahan karena lahan itu diserahkan secara cuma-cuma.
“Iya kalau bisa 25 orang dari Kakuluk Mesak. Kita serahkan tanah ini dengan cuma-cuma,” pungkasnya.
Editor: Andrian
