Kalteng Jadi Pilot Project Indonesia–Jerman, Dorong Sinergi SDGs Berbasis Potensi Daerah
Ahmad Suhairi
31 Oktober 2025 12:59 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini diwujudkan melalui Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng di Aula Bapperida, Jumat, 31 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah awal pembentukan kemitraan nyata antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, akademisi, dan mitra pembangunan. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung target SDGs Nasional yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sekretaris Bapperida Kalteng, Maulana Akbar, mengatakan, tantangan pembangunan di Kalteng sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau sektor saja.
“Kita harus bekerja bersama. SDGs tanpa kemiskinan, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan hanya bisa tercapai bila semua pihak bersatu,” ujarnya.
Maulana menjelaskan, Provinsi Kalteng menjadi salah satu lokasi pilot project kerja sama Indonesia–Jerman periode 2024–2027. Program ini fokus pada penguatan sinergi dan implementasi SDGs dengan memanfaatkan potensi daerah, terutama pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Kemitraan Multi Pihak (KMP) akan menjadi platform kolaborasi resmi yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“KMP bukan hanya wadah diskusi, tapi harus menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Kalteng,” kata Maulana.
Ia menegaskan bahwa kemitraan harus bersifat setara dan melibatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan. “Masyarakat lokal dan lembaga adat harus menjadi aktor utama. Pembangunan yang berhasil adalah yang berpihak pada rakyatnya,” ujarnya menegaskan.
Melalui kegiatan ini, Maulana berharap agar semua peserta benar-benar berkomitmen menjalankan hasil lokakarya, bukan sekadar menyusun laporan formalitas. “Kita ubah cara kerja dari yang berjalan sendiri-sendiri menjadi bergerak bersama. Dari proyek yang terpisah menjadi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan GIZ Indonesia SDGs SSTC, para kepala perangkat daerah, tokoh adat, akademisi, perangkat desa dari Kabupaten Pulang Pisau, serta perwakilan LSM dan mitra swasta.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
