INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Banyaknya kepala daerah di Kalteng yang akan digantikan Pejabat Sementara menjadi hal yang perlu dibahas dan dipahami oleh masyarakat luas.
Hal ini menjadi alasan dari akan diselenggarakannya agenda nasional di Seruyan. Agenda tersebut adalah “Diskusi Publik Kajian Masa Jeda Kepala Daerah Definitif se-Kalteng”. Diskusi ini rencannya akan digelar pada tanggal 15 Juni 2022.
Agenda diskusi ini adalah bentuk kerja sama Korps Alumni HMI (KAHMI) Seruyan, FISIP UMPR, dan Bawaslu Seruyan.
Beberapa pemateri nasional dalam kegiatan ini adalah Sekjend KAHMI Nasional Drs. H. Manimbang Kahariady, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH. LL. M.
Sementara pemateri dari Kalteng adalah Dr. H. M. Yusuf, S.Sos. M.AP selaku Dosen FISIP UMPR dan Irwani, S.Sos. M.AP selaku Dekan FISIP UMPR.
“Sebagai akademisi di Kalteng, kita perlu ikut andil dalam sumbangsih pikir bersama masyarakat Kalteng, khususnya masyarakat Seruyan. Kita tahu ada beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang akan habis masa jabatannya, di 2023 juga akan dekat dengan waktu pemilu. Pergantian kepala daerah ini menjadi pembahasan yang hangat di masyarakat. Kalau kita karena dari basic Ilmu Administasi Negara jadi kita membahas dari sisi administratifnya,” jelas Irwani.
Irwani menjelaskan bahwa ini adalah bentuk peran aktif terhadap pembangunan daerah di Kalteng. “Penunjukan PJ adalah hal menarik. Harapannya ada potensi daerah yang tidak lepas dari penetapan PJ itu, di luar dari kepentingan yang lainnya,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat bisa ikut terlibat dalam diskusi tersebut, sehingga edukasi yang diberikan bisa sampai ke mereka.
“Kita mengundang masyarakat dan mahasiswa, sehingga mereka bisa mengetahui mengenai proses penunjukkan pengganti kepala daerah ini,” tutur Irwani.
Sebagai bagian dari demokrasi, Irwani mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta pergantian-pergantian kepala daerah yang ada. “Yang perlu didiskusikan nanti adalah mengenai adanya potensi berbagai pihak untuk bisa jadi PJ, karena ini dilihat dari golongan jabatannya. Dia tidak terbatas dari ASN, namun TNI dan POLRI juga ada yang jadi PJ,” bebernya.
Agenda diskusi nasional ini juga mengundang Sekda se-Provinsi Kalimantan Tengah. “Dengan turut mengundangnya sekda ini adalah harapannya mereka ini sudah bersiap diri, baik itu bersiap apabila ditunjuk jadi PJ ataupun ada PJ yang ditunjuk. Karena pastinya dia akan berkolaborasi, sebagai putra daerah pastinya mereka juga memahami segala kebutuhan yang ada,” tukas Irwani.
Editor: Andrian
