Jembatan Baru Dibangun, DPRD Ingatkan Pemerataan
Intim News
28 September 2025 15:45
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pembangunan dua jembatan desa di Barito Utara mendapat apresiasi dari anggota DPRD, namun juga disertai catatan kritis. Legislator menilai upaya pemerintah daerah membuka keterisolasian desa masih berjalan setengah hati karena kebutuhan infrastruktur serupa masih banyak belum tersentuh.
Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, mengatakan pembangunan Jembatan Bailey di Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, serta jembatan di Desa Tawan Jaya, Kecamatan Teweh Selatan, memang menjadi langkah positif. Namun, ia menilai pembangunan tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.
“Pemerintah memang telah membangun dua jembatan strategis, tetapi masih banyak wilayah yang membutuhkan akses serupa. Upaya ini harus diakui belum sepenuhnya menjawab persoalan konektivitas,” ujar Hasrat di Muara Teweh, Jumat (26/9/2025).
Menurut dia, jembatan merupakan infrastruktur mendesak yang selama ini menjadi keluhan warga karena minimnya akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik. Kehadiran dua jembatan ini dinilai penting, tetapi masih jauh dari target pemerataan pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Hasrat menegaskan bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif harus diperkuat agar pembangunan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar merata hingga ke kawasan terjauh. “Konektivitas wilayah tidak boleh berhenti pada dua proyek saja. Banyak desa yang masih terisolasi,” katanya.
Ia juga menyebut keberadaan jembatan tersebut dapat menggerakkan ekonomi desa, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga aktivitas perdagangan. Namun, dampak lebih luas baru bisa terasa jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terputus dalam satu-dua kegiatan.
Peresmian dua jembatan itu dilakukan oleh Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, melalui pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng. Indra menegaskan bahwa pembangunan konektivitas desa tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Jembatan ini tidak hanya menghubungkan dua titik desa, tetapi diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” kata Indra.
Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pencapaian ini. Hasrat menekankan bahwa pembangunan harus mengejar ketertinggalan desa-desa lain dengan kondisi geografis berat yang selama ini terhambat minimnya infrastruktur dasar.
Ia berharap pemerintah lebih agresif dalam membuka akses pedalaman, bukan hanya pada wilayah yang mudah dijangkau. “Pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen. Masyarakat di pedalaman punya hak yang sama atas infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas dan jumlah jembatan desa merupakan kunci memperkecil kesenjangan antarwilayah, sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi lokal.
(Shp/MaulanaKawit)
