INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Gangguan penerbangan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menjadi alasan DPRD Seruyan mendorong pengembangan Bandara Kuala Pembuang sebagai jalur alternatif transportasi udara. Bandara tersebut diusulkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapat perhatian pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur.
Ketua DPRD Seruyan, Eko, menyampaikan usulan itu saat meninjau Bandara Kuala Pembuang pada Selasa, 20 Oktober 2026. Ia menilai bandara di pesisir tersebut memiliki potensi untuk mendukung konektivitas udara ketika operasional bandara lain di Kalimantan Tengah terganggu asap.
Menurut Eko, sejumlah bandara utama di provinsi ini, yakni Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara H. Asan di Sampit, dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, menghadapi kendala penerbangan saat kabut asap menurunkan jarak pandang. Dampaknya dapat berupa penundaan, pembatalan, hingga terganggunya operasional penerbangan.
“Kita tahu bandara-bandara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H. Asan Sampit, kemudian Bandara Iskandar Pangkalan Bun itu operasionalnya tidak maksimal. Kadang-kadang tidak dibuka penerbangan, penerbangan delay, atau cancel karena terdampak bencana karhutla,” ujar Eko.
Gangguan tersebut, kata dia, berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan berbagai kegiatan yang bergantung pada transportasi udara. Agenda pemerintahan, aktivitas sosial, serta perjalanan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis dapat terhambat ketika jadwal penerbangan tidak menentu.
Di tengah kondisi itu, Bandara Kuala Pembuang dinilai memiliki keunggulan karena relatif tidak terdampak kabut asap selama periode karhutla yang berlangsung. Eko menduga letaknya yang berdekatan dengan kawasan pesisir menjadi salah satu faktor yang mendukung kondisi tersebut.
“Mungkin bandara ini ke depan bisa menjadi alternatif untuk jalur penerbangan di Kalimantan Tengah. Selama beberapa bulan terjadi bencana karhutla, wilayah ini tidak kena dampak dari asapnya karena posisinya tidak jauh dari samudera atau pesisir,” katanya.
Meski memiliki potensi, pengembangan bandara tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur agar mampu memberikan layanan penerbangan yang lebih optimal. Peningkatan fasilitas juga dinilai penting untuk memperkuat peran Bandara Kuala Pembuang dalam jaringan transportasi udara regional.
Karena itu, Eko berharap Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dapat memberi perhatian terhadap pengembangan bandara tersebut, termasuk mempertimbangkan usulan penetapannya sebagai PSN.
“Harapan saya sebagai Ketua DPR di Kabupaten Seruyan, kepada Pak Presiden melalui Kementerian Perhubungan agar melirik bandara ini, mempertimbangkan untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional untuk membantu membangun atau meningkatkan infrastrukturnya agar layak untuk penerbangan nasional,” tegasnya.
Usulan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas akses transportasi udara di Seruyan sekaligus menyediakan pilihan alternatif bagi masyarakat Kalimantan Tengah ketika penerbangan di bandara lain terganggu karhutla. Namun, realisasi pengembangan tetap memerlukan kajian dan keputusan pemerintah pusat terkait kebutuhan, kelayakan, serta prioritas pembangunan.
Penulis: Ahmad
Editor: Andrian