Herson B. Aden: LPPD Jadi Tolok Ukur Pelayanan Publik Daerah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki peran vital sebagai tolok ukur kinerja kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, Kamis, 19 Juni 2025.

Dalam wawancara usai kegiatan, Herson menjelaskan bahwa LPPD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

“Semakin baik laporan yang disusun, maka semakin baik pula kualitas layanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Herson.

Baca Juga:

Platform “Lapor Pak Gub” jadi Jurus Pemprov Kalteng Pangkas Biaya Pengawasan

Ia menekankan bahwa laporan yang disusun harus berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, penyusunan LPPD bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai LPPD menjadi rutinitas tahunan yang dikerjakan seadanya. Kita ingin laporan ini menjadi gambaran nyata kondisi daerah,” ujarnya.

LPPD mencakup pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta urusan pilihan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Baca Juga:

Diskop UKM Kalteng Kesulitan Evaluasi KUR, Data Penerima Tak Dibuka

Herson menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pelaporan. Ia menyarankan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk menghindari kesalahan dan duplikasi data.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap kualitas LPPD.

Baca Juga:

KUR di Kalteng Jalan Tanpa Peran Pemda, Diskop UKM Angkat Bicara

Dengan peningkatan kualitas laporan, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih tepat dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Buruh Sawit hingga Tambang di Kalteng Diminta Berani Lapor jika Hak Tak Dipenuhi