Gubernur Kalteng Minta Desa Perkuat Pendataan Penerima Kartu Huma Betang Sejahtera
Ahmad Suhairi
8 Agustus 2026 12:58
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta pemerintah desa dan kelurahan memperkuat pendataan serta pengawasan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah Provinsi akan terus memperbaiki pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Agustiar dalam Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kalteng 2026 di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Pemutakhiran DTSEN menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyalurkan program sosial. Data tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ketepatan penerima berbagai bantuan, termasuk KHBS.
Gubernur meminta kepala desa dan lurah terlibat langsung dalam proses pendataan, verifikasi, hingga pengawasan di wilayah masing-masing.
“Saya mengharapkan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu lurah serta kepala desa dalam menyukseskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Peran aktif pemerintah desa sangat penting agar program ini tepat sasaran, tepat manfaat, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” katanya.
Pemerintah juga akan memperluas sosialisasi program Huma Betang Sejahtera dan layanan Lapor Pak Gub hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi sekaligus menyampaikan persoalan kepada pemerintah.
Agustiar juga meminta pemerintah desa memperkuat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.
“Perlindungan generasi muda dari narkoba harus dimulai dari lingkungan terdekat. Desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam mencegah peredaran narkoba sampai ke pelosok,” jelasnya.
Ia menilai, pemerintah desa memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, berbagai program pemerintah perlu dikawal sejak proses pendataan hingga pelaksanaan agar manfaatnya tidak berhenti di tingkat administrasi.
Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan pemerintah provinsi akan terus membuka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, desa, kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dalam rakor.
“Saya mengajak seluruh lurah serta kepala desa untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam melayani masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
