Gandeng BPS, Kanwil Kemenkumham Kalteng Percepat Pembentukan Posbakum Desa dan Kelurahan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dalam rangka mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan, Tim Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melaksanakan koordinasi ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin 11 Agustus 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data jumlah desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kalteng, sebagai langkah awal perencanaan strategis pendirian Posbakum. Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan proses penentuan lokasi dan sebaran Posbakum dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil koordinasi, BPS Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa per September 2024 terdapat 1.577 desa/kelurahan yang tersebar di 1 kota dan 13 kabupaten. Selain jumlah total, BPS juga menyerahkan rincian daftar nama desa dan kelurahan di setiap daerah. Informasi ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan peta sebaran serta strategi implementasi Posbakum di Kalteng.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam menyediakan data yang valid. “Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, demi mewujudkan keadilan yang merata,” ujarnya.

Baca Juga:

Sempat Dicegah Masuk Madinah, Dua Jemaah Haji Asal Kalteng Lolos Setelah Visa Diperbaiki

Dengan sinergi lintas lembaga dan dukungan data yang terverifikasi, percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kalimantan Tengah diharapkan dapat terlaksana secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga di seluruh pelosok provinsi ini.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Program 1.000 Buku Dihentikan, Pegiat Literasi Kalteng Khawatir Akses Bacaan Menurun