Gaji-Tunjangan DPR Tembus Rp 100 Juta, Pengurus ISMEI: Empati Hilang di Tengah Krisis Ekonomi Rakyat

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) kini menjadi sorotan publik setelah mengalami kenaikan signifikan. Pendapatan anggota DPR saat ini menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan, atau dua kali lipat dari periode 2019–2024.

Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan perumahan. Anggota DPR kini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta setiap bulan, selain tunjangan beras, bensin, dan lain-lain. Lonjakan pendapatan tersebut langsung menuai respon dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Salah satu kritik keras disampaikan oleh Muhammad Asy-Syifa’ Alqolbiy, akrab disapa Albiy, Pengurus Biro Pengembangan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP ISMEI) sekaligus mantan Gubernur Dewan Eksekutif (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya.

Menurut Albiy, kebijakan kenaikan tunjangan tersebut sangat tidak tepat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. “Saat masyarakat berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar, DPR justru menerima tunjangan perumahan fantastis ditambah tunjangan beras dan bensin. Ini hanya memperlebar jurang ketimpangan ekonomi,” tegasnya, Selasa, 26 Agustus 2025.

Baca Juga:

Balap Liar Marak Saat Ramadan, Wali Kota Palangka Raya Minta Penertiban Tegas

Albiy menilai keputusan ini menunjukkan kurangnya empati DPR terhadap rakyat yang masih berhadapan dengan krisis ekonomi dan sosial. Ia mendesak agar DPR lebih fokus pada peningkatan kualitas legislasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan menambah fasilitas pribadi yang justru membebani anggaran negara.

Ia juga mengusulkan agar anggaran untuk tunjangan dialihkan pada sektor yang lebih mendesak, misalnya untuk mendukung kesejahteraan guru honorer atau membantu masyarakat kurang mampu.

“Kalau anggaran itu dipakai untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan, dampaknya jauh lebih terasa dibanding untuk menambah kenyamanan anggota DPR,” ujarnya.

Baca Juga:

Dosen dan Mahasiswa UPR Ajak Anak Panti Olah Botol Plastik Jadi Kerajinan

Albiy menambahkan, suara kritis masyarakat dan mahasiswa perlu terus disuarakan agar DPR lebih bijak dalam mengambil keputusan. “Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi teladan, bukan malah menambah beban rakyat,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Kasus Korupsi Pascasarjana UPR: Mantan Direktur Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp 2,4 M