Fraksi KIR Soroti APBD 2026 Barito Utara
Intim News
30 November 2025 18:56
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara H. Tajeri dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, (30/112025).
H. Tajeri menegaskan bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun, atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan hingga ke desa-desa.
Meski porsinya besar, ia mengingatkan seluruh dinas terkait agar meningkatkan pengawasan sehingga kasus kekurangan volume pekerjaan tidak terulang.
Politisi F-KIR ini juga menyampaikan kondisi sekolah di Barito Utara yang masih jauh dari standar. Beberapa ruang belajar rusak, sarana seperti meja, kursi, papan tulis, dan WC sekolah belum memadai.
“Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” ujarnya.
H. Tajeri mendesak Dinas Pendidikan memperhatikan rumah guru dan penjaga sekolah yang tidak layak huni agar segera diperbaiki.
Fraksi KIR menyoroti pula pelayanan kesehatan yang minim. Masih ada Puskesmas tanpa dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas kesehatan kurang, dan ruang kerja tanpa AC.
Banyak Pustu juga jarang buka dengan berbagai alasan. Tajeri meminta Pemda menertibkan pelayanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Ia merekomendasikan agar Pemkab menguliahkan dokter umum muda menjadi dokter spesialis dengan perjanjian kerja tegas demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Dalam urusan infrastruktur, H. Tajeri mengkritik lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti,” tegasnya.
Di sektor pertanian, keluhan petani mengenai langkanya pupuk dan harga tinggi terus muncul. Petani juga membutuhkan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produksi.
H. Tajeri turut mempertanyakan nasib Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum berfungsi, padahal Perda terkait sudah ada. “Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah menindaklanjuti semua program dengan serius, agar manfaat APBD 2026 benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi KIR berharap pemerintah daerah menjalankan anggaran secara bertanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran, terutama untuk sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.
H. Tajeri menutup pendapatnya dengan menyerukan penguatan pengawasan dan koordinasi antar dinas untuk memastikan seluruh program berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
(SHP/Maulana Kawit)
