INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menegaskan pentingnya peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penegasan itu disampaikan saat ia mengikuti rapat koordinasi unsur pendukung program tersebut di Palangka Raya, Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari lalu. Pemerintah provinsi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan peran perangkat paling bawah, terutama Ketua RT, agar program bantuan sosial tersebut tepat sasaran.
Kegiatan itu diikuti para kepala daerah se-Kalimantan Tengah atau perwakilannya, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan Bank Kalteng, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Rakor berlangsung secara virtual.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan pelaksanaan program tersebut dengan memperkuat koordinasi hingga tingkat lingkungan. Wakil Bupati Felix menilai Ketua RT memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan yang memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung penuh program ini. Kami telah menginstruksikan jajaran hingga tingkat Ketua RT untuk terlibat aktif dalam koordinasi teknis,” ujar Felix.
Ia menegaskan, keterlibatan Ketua RT menjadi kunci agar pendataan dan penyaluran bantuan berjalan akurat dan tidak salah sasaran. Menurut dia, keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan data di tingkat paling bawah.
“Ketua RT adalah ujung tombak yang mengetahui kondisi riil warga. Dengan peran mereka, program ini diharapkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera sendiri dirancang untuk memperkuat integrasi data kesejahteraan dan mempercepat penyaluran bantuan sosial di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan perangkat desa dapat memperkuat efektivitas program tersebut di lapangan.