website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

DPRD Kotim Soroti Mandeknya Pembangunan Jembatan Patah

Komisi IV DPRD Kotim saat rapat bersama mitra kerja. (Ist)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur menekan pemerintah daerah agar menghentikan pola tambal-sulam terhadap Jembatan Patah di Jalan Kapten Mulyono dan segera membangun konstruksi permanen. Jembatan yang menjadi akses vital warga Mentawa Baru Ketapang itu terus berulang kali rusak meski telah diperbaiki berkali-kali.

Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Paliansyah, mengatakan kerusakan yang terus terjadi menunjukkan bahwa perbaikan sementara tidak lagi memadai. Ia menilai kondisi jembatan kini semakin mengkhawatirkan karena bagian kayu dan pelat besinya sering patah, lepas, atau bahkan hilang dicuri. Situasi itu membuat keselamatan pengguna jalan berada dalam ancaman.

Paliansyah menyebut aduan warga meningkat karena jembatan tidak pernah benar-benar pulih. Upaya sebagian warga memasang pembatas sementara untuk menahan tonase kendaraan, menurutnya, justru memperburuk risiko karena tidak didukung konstruksi yang dirancang secara teknis.

Menurut dia, pemerintah daerah harus segera mengambil keputusan strategis: tidak lagi memperbaiki seadanya, tetapi membangun jembatan baru yang dirancang untuk beban jangka panjang. “Kalau terus diperbaiki sementara, rusaknya akan berulang. Masyarakat butuh solusi permanen,” ujarnya, Selasa 21 Oktober 2025.

Pasang Iklan

Di sisi pemerintah, Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Mentana Dinar Tistama, mengakui rencana pembangunan Jembatan Sei Mentawa 1 (Jembatan Patah) serta Jembatan Sei Mentawa 2 sebenarnya sudah masuk agenda sejak 2023. Namun proses perencanaan dan feasibility study tak kunjung selesai akibat efisiensi anggaran.

Menurut Mentana, kedua jembatan tersebut memiliki tantangan teknis, mulai dari status lahan hingga penentuan struktur utama. Karena itu, kajian dianggap wajib sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah berjanji melanjutkan kembali FS tahun ini agar pembangunan jembatan permanen bisa masuk tahap fisik.

Ia menegaskan bahwa sambil menunggu realisasi pembangunan, pemerintah akan terus melakukan perawatan berkala agar jembatan tetap dapat dilalui. Namun, ia mengakui pemeliharaan tidak cukup untuk mengatasi kerusakan struktural yang sifatnya sudah kronis.

Situasi ini mengulang pola masalah infrastruktur di sejumlah titik di Kotim, di mana fasilitas publik rusak berulang karena perbaikan sementara tidak diikuti pembangunan yang tuntas. Masyarakat menilai, selama pemerintah tak segera memulai pembangunan permanen, jembatan akan terus menjadi masalah klasik dan membahayakan pengguna jalan.

Editor: Andrian

Pasang Iklan

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan