INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Mariani meminta pemerintah setempat meningkatkan penanganan tengkes atau kekerdilan yang berawal dari gizi buruk, agar kualitas kesehatan generasi penerus semakin baik.
“Akses terhadap makanan, pola asuh dan pelayanan kesehatan ditingkatkan serta meminimalkan segala bentuk malnutrisi. Kami berharap pemerintah, khususnya melalui Dinas Kesehatan untuk memperhatikan masalah ini secara serius,” kata Mariani, Sabtu 26 Maret 2022.
Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan tengkes dengan angka yang cukup tinggi yaitu 48,84 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan prevalensi sebaran tengkes di Kabupaten Kotawaringin Timur, per 27 Agustus 2021 di Kotawaringin Timur sebesar 22 persen menurun 5 persen dari 27 persen per 31 Desember 2020.
Tahun 2021 lalu, kasus tengkes dan kurang gizi hingga gizi buruk cukup tinggi diantaranya ditemukan di Kecamatan Teluk Sampit. Ini menunjukkan bahwa masalah tengkes perlu tetap mendapat perhatian serius.
Kotawaringin Timur mendapat apresiasi pemerintah pusat dan provinsi terkait komitmen dalam mengatasi tengkes dan gizi buruk. Kinerja positif ini tentu harus ditingkatkan agar kasus tengkes bisa terus ditekan hingga sekecil mungkin.
Mariani meminta Dinas Kesehatan dan semua pihak terkait lebih serius lagi dalam menangani tengkes. Semua pihak harus bahu membahu dengan membantu sesuai bidang masing-masing agar kasus tengkes dan gizi buruk bisa diatasi dengan baik.
Dia menduga masih ada kecamatan lainnya yang tinggi kasus gizi buruk dan tengkes. Untuk itulah pentingnya pendataan dan penelusuran kasus tengkes dan gizi buruk sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
Tengkes perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena penyakit gagal tumbuh pada anak itu berdampak terhadap perkembangan fisik dan kemampuan berpikir anak. Jika tidak ditangani serius, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus di daerah ini.
“Saya harap ini harus jadi program prioritas. Kami di DPRD siap mendukung dan memperjuangkan anggaran untuk pelaksanaan programnya,” kata Mariani. (BS65)
