DPRD Barut Dukung Komitmen 10 Tahun CPNS Tak Boleh Pindah
Maulana Kawit
5 Juni 2025 08:43
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jiham Nur, menyatakan dukungan tegas terhadap kebijakan pembinaan CPNS yang digagas oleh BKPSDM, khususnya terkait larangan mengajukan pindah tugas selama 10 tahun. Hal ini disampaikannya dalam menanggapi kegiatan pembinaan CPNS yang digelar pada Selasa (3/6/2025).
“Komitmen ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ujian awal keseriusan para CPNS dalam mengemban tugas negara. Jika sejak awal sudah berpikir untuk pindah, lebih baik mundur dari sekarang,” tegas Jiham Nur, Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, pengabdian di tempat tugas awal merupakan wujud nyata loyalitas dan integritas sebagai ASN. Ia menegaskan bahwa Barito Utara membutuhkan aparatur yang bersedia bekerja di garis depan, terutama di wilayah yang minim akses dan sumber daya.
“Kami di DPRD ingin membangun daerah ini secara merata. Itu tidak akan mungkin jika mental CPNS masih terpusat ke kota. Jangan ada yang menganggap tugas di desa sebagai hukuman — justru di situlah inti pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penanaman nilai-nilai ASN sejak dini, seperti “BerAKHLAK” dan semangat “Bangga Melayani Bangsa” yang kini dijadikan landasan pembinaan awal. Menurut Jiham, pembinaan karakter harus menjadi prioritas sebelum kompetensi teknis.
“ASN bukan hanya soal pintar kerja. Tapi juga tahan banting, punya etika, dan siap menghadapi kondisi sulit di lapangan. Itulah yang kami dorong agar tertanam sejak masa CPNS,” tegas politisi dari fraksi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Jiham mengingatkan bahwa rekrutmen CPNS sudah didasarkan pada analisis kebutuhan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Penempatan formasi bukan hasil undian, melainkan sesuai kebutuhan nyata di wilayah.
“Kalau CPNS dipindah seenaknya, formasi yang telah direncanakan jadi sia-sia. Ini bisa mengganggu pelayanan, bahkan memperlambat pembangunan,” katanya.
Ia pun memperingatkan agar tidak ada celah permainan oknum untuk membantu proses mutasi CPNS secara tidak prosedural. DPRD, tegasnya, akan terus mengawasi dan menindaklanjuti bila ditemukan penyimpangan.
“Kami tidak akan diam jika ada yang coba-coba melanggar aturan ini. Baik dari dalam maupun luar sistem, semua harus patuh. CPNS harus sadar: ini bukan soal ego pribadi, tapi amanah publik,” pungkasnya. (Shp/Maulana Kawit)
