INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bermasalah oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, usai rapat terpadu yang berlangsung di Aula Setda Lantai I, Rabu (28/5/2025).
Patih Herman mengatakan, pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis dan tepat waktu untuk mengatasi potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan iklim investasi di wilayah Barito Utara.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi I, sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Barito Utara yang merespons cepat persoalan premanisme dan ormas bermasalah. Ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Patih Herman.
Ia menambahkan, kasus serupa yang terjadi di daerah lain harus menjadi pelajaran agar kejadian seperti itu tidak terulang di Barito Utara.
DPRD menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas Terpadu yang telah dirancang.
Menurut Patih Herman, premanisme yang bersembunyi di balik organisasi kemasyarakatan tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial.
“Dengan adanya Satgas ini, penanganannya diharapkan tidak hanya reaktif, tetapi lebih proaktif, tegas, dan terstruktur,” ujarnya.
Dia juga mendorong agar Satgas melibatkan unsur masyarakat secara aktif serta mengedepankan pendekatan hukum dan pembinaan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugasnya.
Rapat terpadu yang dipimpin Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Polres Barito Utara, Kodim 1013 Muara Teweh, para kepala perangkat daerah, camat se-Barito Utara, serta tokoh adat dari DAD Barito Utara.
Forum ini sekaligus menjadi momen awal pembentukan Satgas Terpadu dengan draf Surat Keputusan (SK) yang siap diajukan untuk disahkan oleh Penjabat Bupati Barito Utara.
Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan kondisi sosial dan investasi di Barito Utara semakin kondusif dan aman. (Shp/Maulana Kawit)