Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Adil, DPRD Mura: Jangan Hanya Fokus di Kota Saja
Intim News
2 Januari 2025 18:45
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah kabupaten setempat untuk memperluas fokus pembangunan infrastruktur hingga wilayah kecamatan dan desa terpencil, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Anggota DPRD Murung Raya, Mahyono, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah selama ini dinilai belum merata. Jalan-jalan penghubung antar desa di kecamatan terpencil masih banyak yang dalam kondisi rusak atau belum tersambung dengan baik.
“Pemerintah jangan hanya fokus membangun atau meningkatkan infrastruktur di wilayah kota. Wilayah pelosok, terutama jalan-jalan penghubung desa di kecamatan yang jauh, juga harus menjadi perhatian,” kata Mahyono saat ditemui di Puruk Cahu, Kamis (2/1/2025).
Ia menjelaskan, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, akses jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, termasuk dalam mendistribusikan hasil pertanian dan kebutuhan pokok.
“Warga di kecamatan-kecamatan terjauh juga punya hak yang sama untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di kota,” ujar Mahyono.
Ia menambahkan, masih banyak jalan desa yang kondisinya memprihatinkan, terutama saat musim hujan. Akses terputus menyebabkan aktivitas ekonomi dan layanan publik terganggu.
Dalam berbagai reses dan kunjungan kerja, Mahyono menyebutkan bahwa aspirasi soal perbaikan jalan dan jembatan menjadi permintaan utama masyarakat di desa-desa terpencil.
“Usulan pembangunan jalan dan jembatan dari warga sangat urgen. Pemerintah harus bisa merespons dengan cepat dan proporsional,” katanya.
Menurut dia, pemerataan pembangunan akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah pinggiran.
Mahyono menilai, program prioritas pembangunan infrastruktur seharusnya menyentuh semua kecamatan, termasuk yang memiliki tantangan geografis, seperti daerah perbukitan atau akses yang masih sulit.
Ia juga mendorong agar alokasi anggaran pembangunan tahun 2025 lebih berpihak kepada wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
“Anggaran daerah harus diarahkan dengan prinsip keadilan. Kecamatan yang tertinggal jangan dibiarkan terus-menerus tertinggal,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah lebih aktif melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
“Perlu perencanaan yang matang dan pendekatan yang menyeluruh. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar berdampak,” kata Mahyono.
Pemerintah, lanjut dia, juga diminta melibatkan DPRD dalam merancang skala prioritas pembangunan agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kami di DPRD siap mendukung upaya pembangunan infrastruktur asalkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendesak,” ujarnya.
Mahyono menegaskan bahwa pembangunan yang merata akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di desa-desa. (Jmy/And).
