INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit untuk memastikan pelaksanaan kewajiban kemitraan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama dalam bidang plasma, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penggunaan tenaga kerja lokal, serta alat berat.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Rizky Badjuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, dan para pimpinan PBS kelapa sawit. Tujuan utamanya adalah untuk menyamakan data dan persepsi terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan, khususnya dalam hal plasma, CSR, serta penggunaan tenaga kerja dan alat berat yang melibatkan masyarakat lokal.
“Langkah hari ini kita fokuskan pada sinkronisasi data yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi, terutama terkait realisasi plasma 20 persen yang saat ini baru mencapai sekitar 52,56 persen. Sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan pemetaan lebih rinci terkait wilayah, luas kebun, dan koperasi yang sudah maupun belum mendapatkan plasma,” ungkap Rizky Badjuri dalam pernyataannya, Senin, 10 November 2025.
Penyelesaian pelaksanaan plasma, kata Rizky, tidak selalu disebabkan oleh kelalaian perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan administratif di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong penyelesaian secara bertahap dan terukur. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan kemitraan yang lebih efisien dan transparan.
Baca Juga:
“Kita sepakat untuk menyusun roadmap yang jelas, agar setiap pihak mengetahui tahapan dan target waktu penyelesaian. Dengan begitu, proses pelaksanaan kemitraan bisa lebih terarah,” tambah Rizky.
Selain masalah plasma, Disbun Kalteng juga menyoroti pelaksanaan program CSR yang telah dijalankan oleh sejumlah PBS. Program CSR ini, sejauh ini, banyak diarahkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, ke depannya, Pemprov Kalteng mendorong agar fokus CSR diperluas pada pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
“Pak Asisten tadi menekankan agar CSR tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi ada dampak ekonomi yang nyata,” lanjutnya.
Terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan alat berat, Rizky Badjuri memastikan bahwa Disbun Kalteng akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan usaha perkebunan di Kalteng dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekitar.
“Intinya, melalui forum ini kita ingin memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh kewajiban perusahaan dijalankan dengan transparan dan bertanggung jawab,” tutupnya, berharap bahwa kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
