Dewan Ingatkan Proyek Pembangunan Fisik Harus Selesai Tepat Waktu
Intim News
15 Januari 2025 16:06
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Bebie mengungkapkan kekhawatiran atas lambannya realisasi pembangunan fisik di sejumlah wilayah di Murung Raya pada tahun anggaran 2024.
Menurut Bebie, pihaknya banyak menerima masukan dari masyarakat terkait keterlambatan penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Banyak aspirasi yang kami terima dari warga di berbagai kecamatan. Mereka mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek-proyek fisik yang merupakan kebutuhan mendasar,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (15/1/2025).
Ia menyebut, sejumlah proyek milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 belum terselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Bebie meminta kepada dinas teknis yang memiliki program pembangunan fisik agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
“Masing-masing perangkat daerah harus melakukan monitoring secara berkala agar pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai dari segi kuantitas maupun kualitas,” katanya.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dan mutu pekerjaan, terutama menyangkut infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Ia mengatakan, Komisi II DPRD akan menjadwalkan serangkaian kegiatan pengawasan dalam waktu dekat guna menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat.
Rencana tersebut antara lain mencakup kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat (RDP), serta monitoring dan evaluasi terhadap proyek yang telah disetujui dalam APBD.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sejauh mana progres pembangunan dan apa saja kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Selain itu, menurut Bebie, kegiatan pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat untuk memastikan bahwa seluruh anggaran daerah digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih pada memastikan bahwa pembangunan betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Bebie juga mengimbau para rekanan atau kontraktor pelaksana proyek agar bekerja secara profesional dan tidak mengabaikan aspek teknis maupun administratif.
Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan yang dibiayai oleh uang negara harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menjadi proyek mangkrak.
Bebie berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya. (Jmy/And)
