BPK RI dan Bappenas Tinjau Efektivitas Perencanaan Ketahanan Pangan Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) beserta Tim Pendamping dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan Pemeriksaan Kinerja terkait efektivitas perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan fokus untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kalteng pada tahun 2023-2025.

Pemeriksaan yang berlangsung dari 3 hingga 7 November 2025 ini dimulai dengan Entry Meeting Uji Petik Pemeriksaan yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, pada Senin, 3 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, memberikan paparan mengenai perencanaan, pemantauan, dan evaluasi ketahanan pangan yang sedang dilaksanakan di daerah.

Leonard menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan daerah adalah dinamika yang terjadi setelah transisi kepemimpinan pasca Pemilu dan Pilkada. Hal ini, menurutnya, memungkinkan terjadinya penyelarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dengan daerah, mulai dari RPJPN, RPJPD, hingga RPJMD, serta RKP dan RKPD.

“Setelah transisi kepemimpinan, kami berusaha menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, agar tercipta sinergi dalam implementasi program dan kebijakan,” ujar Leonard dalam sambutannya.

Baca Juga:

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua TP-PKK Kalteng Ajak Muslimah Perkuat Ketahanan Keluarga

Lebih lanjut, Leonard juga menyampaikan bahwa pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan optimasi penganggaran, memperhatikan kolaborasi antar lembaga, serta sinergi antara program kegiatan yang ada.

“Monitoring dan evaluasi menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan dengan kualitas dan ketepatan yang diharapkan. Kami juga melakukan upaya sinergi dalam program ketahanan pangan, seperti Food Estate, cetak sawah, dan optimalisasi lahan,” lanjut Leonard.

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, Pemprov Kalteng menggandeng berbagai mitra kerja, seperti BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, serta petani dan peternak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Pemprov Apresiasi Kinerja Bank Kalteng, Pertumbuhan Keuangan Lampaui Rata-rata Nasional

Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI, Ikawani Girsang, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kali ini adalah bagian dari pemeriksaan tematik nasional. Salah satu fokus utama pemeriksaan adalah ketahanan pangan, yang mencakup hampir seluruh satuan kerja di BPK RI.

“Pemeriksaan ini melibatkan hampir seluruh perwakilan BPK di berbagai daerah. Kami ingin menilai efektivitas perencanaan ketahanan pangan di tiap provinsi, termasuk Kalteng,” kata Ikawani.

Ikawani juga menjelaskan bahwa timnya didampingi oleh rekan-rekan dari Bappenas, mengingat entitas yang diperiksa adalah kementerian yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Akan Gratiskan Rawat Inap Kelas III bagi Penerima KHBS

“Dalam pemeriksaan ini, kami akan mengevaluasi bagaimana kebijakan dan perencanaan ketahanan pangan disusun, bagaimana program-programnya dilaksanakan, serta bagaimana koordinasi antara Pemprov Kalteng, Bappenas, dan kementerian terkait dilakukan,” ujar Ikawani.

Tim BPK RI juga melaksanakan pemeriksaan serupa di beberapa provinsi lain, seperti DIY, Jawa Tengah, Aceh, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara, untuk menilai efektivitas perencanaan program ketahanan pangan di daerah masing-masing.

Ikawani menegaskan bahwa pemeriksaan ini akan mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng bersama Bappenas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.

Baca Juga:

Dinkes Kalteng Gandeng Daerah dan Rumah Sakit, Program Huma Betang Diperkuat

“Pemeriksaan kami akan melihat bagaimana kebijakan ketahanan pangan disusun, bagaimana implementasi program seperti Food Estate berjalan, serta bagaimana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalteng menyambut baik kunjungan ini, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan di daerah. Pemprov Kalteng berharap, hasil dari pemeriksaan ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan dalam pelaksanaan program-program ketahanan pangan yang lebih efektif ke depannya.

Leonard menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan di Kalteng. Ia berharap, dengan evaluasi yang dilakukan oleh BPK RI dan Bappenas, kedepannya Kalteng dapat semakin siap dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa mendatang.

“Kerja sama ini penting untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kalteng,” tutupnya.

Penulis: Redha
Editor: Andrian